SATUARAH.CO - Sejumlah spanduk dipasang di beberapa penjuru kota Kabupaten Karawang sebagai bentuk aksi kritik pemerintah terkait kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang.
Spanduk tersebut sebagai ungkapan lemahnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dalam mengentaskan kemiskinan, kendati Karawang telah menyandang sebagai kota industri.
Baca Juga: Aliran Air Tak Lancar Jadi Kendala Petani di Babelan, Begini Kata Mereka
Karawang telah menyandang status wilayah yang memiliki penduduk miskin ekstrem dengan total jumlah penduduk sebanyak 4,51 persen atau 106.780 jiwa.
Melalui aksi tersebut dinilai Pemkab Karawang tidak berkomitmen melakukan upaya terhadap keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Baca Juga: Warga Cabangbungin Tangkap Tangan Pemuda Penjual Tramadol dan Excimer, Ini Pengakuannya
Pemkab Karawang terkesan hanya melakukan kegiatan-kegiatan sebagai pencitraan semata, saat pemerintah melakukan program pro rakyat maka hasilnya akan tampak.
Hal tersebut disampaikan Rudi Setiawan Ketua Forum Jurnalis Karawang (FJK). Kata dia, Pemkab Karawang hingga saat ini tidak maksimal dalam menjalankan program-program yang pro terhadap rakyat.
Baca Juga: Dalam Kondisi Pembatasan Aturan dan Kuota, PT BBWM Tetap Raih Laba dan Prestasi
"Sangat mendukung aksi tersebut, biar pemerintah fokus terkait pekerjaan utamanya yakni membangun masyarakat Karawang yang sejahtera melalui program pro rakyat," jelas Rudi.
Sederet permasalahqn yang hingga hari ini belum juga terselesaikan, maraknya kasus pungli di beberapa Kecamatan di Karawang.
Di antaranya, kasus dugaan pemotongan bansos tunai Desa Telagasari dan bantuan keluarga harapan di Balonggandu, yang hingga saat ini tidak ada penyelesaian secara serius.
Kabupaten Karawang memiliki kawasan industri terbesar se Asia Tenggara, namun sangat disayangkan serapan tenaga kerja sangat rendah.
Jawa Barat mengalami dua disrupsi saat ini, disrupsi industri 4.0 dan disrupsi Covid-19, antara lain tingginya angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK, dan cakupan vaksinasi Covid-19.