SATUARAH.CO - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Sumedang, melakukan kunjungan silaturahmi ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang, diterima langsung oleh Bupati Subang H. Ruhimat didampingi Asisten Daerah I, Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rahmat Effendi, di rumah Dinas Bupati, Kamis (31/3/22).
Kunjungan tersebut dalam rangka meminta dukungan pemerintah daerah terkait Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk masyarakat Subang khususnya yang kurang mampu.
Turut hadir pada kesempatan tersebut, Asda I, Kadinkes Subang, Direktur RSUD Subang.
Baca Juga: Harga Kebutuhan Pokok Terus Naik Jelang Ramadhan, Begini Reaksi Anggota Komisi VI DPR
Kepala BPJS Sumedang Fitriana Salam menngatakan, Kabupaten Subang dalam hal keanggotaan jaminan kesehatan telah mencapai 83 persen, hal tersebut masih kurang dari Instruksi Presiden yaitu 95 persen.
Menurutnya, sebanyak 104 ribu masyarakat miskin telah dibiayai oleh pemerintah daerah dan ia meminta kerjasamanya untuk masyarakat yang belum mendaftarkan sebagai keanggotaan JKN.
Baca Juga: Akibat Swasta Kuasai Bisnis Sawit, Pemerintah Tak Berdaya Atur Harga Minyak Goreng
Fitriana juga berharap dinas dan pihak-pihak terkait untuk bersinergi dan bergandengan tangan mengenai JKN tersebut sehingga sebelum tahun depan Subang sudah mencapai target dan tidak akan ditemui mengenai isu kesehatan lagi.
Berdasarkan laporan Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Subang, dr Meti menyatakan telah menyediakan anggaran untuk 12 ribu keanggotaan baru dan sudah terisi 900 anggota.
Baca Juga: Tolak Kenaikan Pertamax, PKS: Pemerintah Tidak Konsisten
Meti juga menyampaikan kendala yang ditemui yaitu mengenai validasi data penduduk, sehingga harus adanya sinergi antara dinas sosial dan dinas kependudukan.
Bahkan menurutnya BKAD sendiri telah menganggarkan APBD sebanyak Rp33,4 miliar untuk hal tersebut ditambah anggaran dari Provinsi Jawa Barat sebesar Rp27 miliar.
Bupati Subang H. Ruhimat berharap adanya klasifikasi terkait penerima khususnya untuk mengutamakam masyarakat menengah ke bawah, dan dari sebanyak 104 ribu masyarakat miskin, datanya sesuai kriteria dan lapangan.
"Ya, saya inginkan yang sebanyak 104 ribu masyarakat miskin itu, secepatnya terkait kesehatan masyarakat tersebut agar segera tertangani," tegasnya.√