Nelayan Halmahera Tengah Protes Anggaran Pemilu Mahal Rp 110,4 Triliun

SATUARAH.CO - Pemerintah hendaknya memerhatikan kondisi ekonomi masyarakat saat membahas dan memutuskan anggaran pemilu bersama DPR dan KPU.

Pasalnya, saat ini ekonomi masyarakat masih terdampak pandemi. Sebagian besar warga kelas bawah khususnya di pelosok daerah sangat butuh bantuan pemerintah, terlebih di tengah lonjakan harga-harga pangan.

Baca Juga: Ratusan Korban Investasi Bodong Serbu Kantor Baru LQ Indonesia di Surabaya 

Itulah salah satu poin yang disampaikan kelompok nelayan Nusliko, Kecamatan Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara, dalam aksi protes terhadap anggaran pemilu yang mencapai Rp.110,4 triliun, Selasa (19/4/22).

“Ratusan triliun buat pemilu rasanya percuma. Dorang tidak mikir kami di bawah menderita, cari makan saja susah,” kata perwakilan nelayan Jhoni Mawire (41).

Baca Juga: Plt Wali Kota Bekasi Hadiri Santunan Akbar di Masjid Al Muslimin Medan Satria

Menurutnya, daripada dialokasikan semua untuk pemilu lebih baik pemerintah memangkas anggaran tersebut untuk membantu para nelayan.

Sebab, lanjut Jhoni, sudah lama kehidupan nelayan di wilayahnya dalam kondisi mengkhawatirkan. Di samping terdampak pandemi, faktor sarana dan prasarana, juga cuaca serta kondisi lingkungan yang buruk membuat mereka semakin sulit mendapat ikan.

Baca Juga: Kantor Imigrasi Cilacap Gelar Layanan Inovasi Kancil Ngapak

“Dulu kami bisa mangael (memancing) sekitar pantai, pakai sampan dapat banyak. Sekarang mana bisa, harus jauh ke laut,” ungkapnya.

Dia mengatakan, aktivitas pertambangan dan industri nikel ditengarai telah menyebabkan wilayah tangkap ikan kian menyusut. Beberapa perairan di tepi pantai menjadi keruh bahkan tercemar oleh limbah.

Tak ayal kondisi itu memaksa para nelayan harus mencari ikan ke tengah laut meski dengan ongkos yang mahal.

“Minimal Rp.100.000 buat bensin sekali jalan jarak 4 kilometer, itu pun hasilnya tidak seberapa, dari mana kalau tidak dibantu pemerintah,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Jufri Laudi (35). Ia menilai anggaran untuk bantuan nelayan lebih mendesak disiapkan pemerintah ketimbang anggaran pemilu.