SATUARAH.CO - Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi Oloan Nababan menyatakan, kebijakan efisiensi anggaran di tengah tekanan fiskal daerah tidak boleh mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bekasi ini menegaskan, pemotongan anggaran harus berdasarkan hal-hal yang bersifat seremonial.
Disinggung soal efisiensi anggaran di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan ketenagakerjaan, Oloan mengatakan, pihaknya di Komisi IV yang membidanginya akan memastikan anggaran untuk layanan publik tetap utuh.
“Bicara efisiensi, kalaupun ada di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, yang dilakukan pemotongan itu tidak menyangkut dengan kebutuhan pendidikan dan kesehatan, tapi lebih ke seremonial. Apakah itu perjalanan dinas atau mungkin ya acara-acara seremonial itu akan dikurangi,” tandasnya.
Baca Juga: Kepala BMKG Hadiri Pertemuan PIT ke XXIX dan ISGE Conference ke 29 yang digelar HATTI
Dirinya menegaskan, ketentuan alokasi 20 persen untuk pendidikan akan tetap terpenuhi, bahkan jauh di atasnya.
”Kami pastikan porsi daripada pendidikan itu di atas 20 persen. Kalaupun berkurang dari perencanaan awal, maka berkurangnya itu yang tadi, efisiensi di bidang seremonial, di bidang enggak menyangkut langsung,” tegasnya.
Menanggapi isu dana bantuan pemerintah pusat yang banyak mengendap di kas daerah, Oloan Nababan membantah hal tersebut terjadi di Kota Bekasi.
Bahkan Oloan mengklarifikasi bahwa dana yang ada bukan sengaja diendapkan, melainkan menunggu proses pembayaran setelah proyek selesai dan diverifikasi.
“Kalau bicara Kota Bekasi, kalau dibilang dana mengendap, saya kira tidak pernah ada dana mengendap karena apa? Karena tidak sempat mengendap,” katanya.
Pihaknya menyoroti masalah kekurangan kuantitas guru dan sarana prasarana sekolah, seperti bangku, meja belajar, yang masih menjadi pekerjaan rumah.
Sedangkan untuk kesehatan, pihaknya memastikan capaian Universal Health Coverage (UHC) Kota Bekasi yang sudah di atas 99 persen akan terus dipertahankan mutunya.
Baca Juga: Kurangi Volume Sampah, Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi Ini Minta Setiap RW Punya Bank Sampah
Oloan Nababan selaku ketua Fraksi, memastikan politik anggaran PDI Perjuangan akan terus berpihak kepada wong cilik.
”Fraksi PDI Perjuangan akan melakukan satu pengawasan dan saran untuk bagaimana kemudian anggaran untuk tahun berkenan itu akan lebih cocok untuk menangani hal-hal yang lebih ke masyarakat,” jelasnya
Oloan Nababan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dan memberikan kritik membangun.
”Kepada masyarakat Kota Bekasi, ayo sama-sama kita bangun Kota Bekasi bersama. Ketika ada sesuatu hal yang kurang pas, mari kita berikan kritikan kepada pemerintah,” imbuhnya. √ adv
