Namun, lanjut Yunus, harus ada jaminan bahwa penundaan pemilu berdampak terhadap ekonomi rakyat.
"Tapi kalau nunda pemilu begini-begini saja apa untungnya buat kami," pungkasnya.
Diketahui, KPU mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 86 triliun. Jumlah itu dinilai terlalu besar. Oleh sebab itu KPU melakukan rasionalisasi dan mengajukan angka Rp.76,6 triliun.
Jumlah tersebut akan dibahas bersama DPR dan pemerintah setelah masa reses, yang berakhir pada 11 Maret.
Meskipun demikian, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan pihaknya menyetujui anggaran KPU yang sampai Rp 86 triliun karena menyadari kebutuhan yang "sangat besar".
Kabar soal anggaran Pemilu 2024 yang belum disepakati DPR dan pemerintah bergulir di tengah ribu-ribut penundaan pemilu. Di sisi lain, KPU sudah menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara yang jatuh pada 14 Februari 2024. Pemerintah dan DPR juga setuju. √
Artikel Terkait
Ajak Warga Manfaatkan Tanaman Liar jadi Obat Herbal, Begini Kata Farida Mahri
Aksi Unjuk Rasa Warnai Rapat Paripurna Pergantian Ketua DPRD Kota Bekasi
Soal Kelangkaan Minyak Goreng, Begini Menurut Kabid Perdagangan DKUPP Subang
SMSI Karawang Kutuk Penganiayaan Tiga Wartawan, Kapolres Dituntut Usut Tuntas
Kodim 0607 Kota Sukabumi Apel Gelar Kesiapan Guna Antisipasi Bencana Alam dan Banjir