Penguatan Peran DPD RI Bagi Daerah, Dukung Tujuan ke 1 Sustainable Goals di Masa Pandemi Covid-19

Penulis: Bimma Anantha*)

INDONESIA merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi dan wilayah yang luas. Menurut data Administrasi Kependudukan pada Juni 2021, jumlah penduduk Indonesia mencapai 272.229.372 jiwa (dukcapil.kemendagri.go.id, 2021).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dalam Statistik Indonesia 2021, Indonesia memiliki luas area sebesar 1.916.906,77 km2 (Badan Pusat Statistik, 2021: 10). Tingginya jumlah penduduk dan wilayah yang luas dapat menjadi dampak positif untuk kemajuan bangsa.

Luasnya wilayah Indonesia menyimpan segala bentuk potensi yang ada di setiap daerah. Pemanfaatan segala potensi yang dimiliki tentunya menjadi tanggung jawab bagi seluruh rakyat terutama bagi para pejabat perwakilan daerah. Setiap kekayaan alam dan potensi lainnya yang dimiliki daerah merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib untuk dikelola dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat luas.

Baca Juga: Operasi Patuh Jaya Sampai 3 Oktober, Polisi Terjunkan Ribuan Personil

Masyarakat daerah yang sejahtera dan terbebas dari kemiskinan tentunya akan berdampak bagi skala nasional. Permasalahan kesejahteraan masih menjadi mayoritas masalah masyarakat di daerah hampir seluruh penjuru Indonesia. Kemiskinan yang melanda cukup banyak penduduk menjadi rujukan bahwa kesejahteraan belum seutuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Bagaimana mungkin masyarakat bisa sejahtera sedangkan mereka hidup dalam garis kemiskinan. Kilas balik pada 2004 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin secara absolut berjumlah 36,1 juta jiwa atau 16,66% dari total populasi penduduk (Badan Pusat Statistik, 2004: 1).

Dapat disimpulkan bahwa sejak 17 tahun yang lalu, masalah kemiskinan menjadi satu masalah besar bagi bangsa Indonesia. Demi tercapainya bangsa Indonesia yang berdikari dari segala bentuk kemiskinan dibutuhkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, para wakil rakyat dan daerah, hingga setiap masyarakat. Bukan tidak mungkin untuk membuat Indonesia sejajar dengan negara-negara maju, apabila masyarakatnya sudah lepas dari belenggu kemiskinan.

Mewujudkan Indonesia yang bebas kemiskinan tak lepas dari campur tangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah pusat mencanangkan program Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sustainable Development Goals merupakan agenda besar yang disepakati oleh banyak negara di markas PBB untuk mendorong pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada hak asasi manusia dan kesetaraan dalam mendorong pembangunan (sdgs.bappenas.go.id).

Baca Juga: Catat!! Hingga Akhir Desember 2021, Blangko E KTP di Kota Cirebon Kategori Aman

Program Sustainable Development Goals terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang berlaku hingga 2030. Adanya program ini menunjukkan bahwa masih banyaknya sasarandan tujuan pembangunan yang belum terwujud di Indonesia.

Tujuan utama dalam program SDGs adalah tanpa kemiskinan. Tanpa kemiskinan bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun (sdgs.bappenas.go.id). Bukan tanpa sebab jika mengakhiri kemiskinan merupakan tujuan utama dari program ini. Masalah kemiskinan masih menyentuh banyak negara di dunia termasuk Indonesia.

Pada target 1.1, menargetkan bahwa pada tahun 2030 dapat mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari (sdgs.bappenas.go.id). Kemiskinan ekstrem melanda cukup banyak masyarakat Indonesia. Jika dilihat dari tahun 2004 hingga 2019 menunjukkan bahwa adanya tren positif yang menampilkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin menurun.

Baca Juga: Terekam CCTV, Sepeda Motor Karyawati di Cileungsi Digondol Maling