DPRD Kab Belitung Timur Kunjungi Satpol PP Kota Bekasi, Ini yang Dibahas

- Rabu, 18 Januari 2023 | 20:28 WIB
 (Humas)
(Humas)

SATUARAH.CO - Komisi I DPRD Kabupaten Belitung Timur melakukan kunjungan kerja ke Satpol PP Kota Bekasi dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum di Kantor Satpol PP Kota Bekasi.

Pemimpin rombongan sekaligus Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten  Belitung Timur, Suhandi menjelaskan, maksud dan tujuan untuk silaturahmi sekaligus menggali ilmu dalam hal penegakan Perda.

"Banyak pelanggaran terjadi di daerah kami, dan oleh sebab itu kedatangan kami ingin belajar banyak dari Kota Bekasi. Dengan jumlah penduduk yang lebih banyak dari pada Kabupaten Belitung Timur tentunya banyak hal yg bisa dibahas dari Kota Bekasi," ujar Suhandi.

Baca Juga: Sekda Dedy: Maksimalkan Perbaikan Jalan Cikarang-Cibarusah, Pemkab Intens Koordinasi dengan Pemprov Jabar

Suhandi juga menjelaskan bahwa Luas wilayah Kabupaten Belitung Timur cukup luas, dan tidak dimbangi dari personil yang memadai.

"Salah satu permasalahan kami adalah SDM. Dengan personil kurang lebih 100 petugas menangani 130.000 jiwa ditambah luas wilayah 2.500 kilometer persegi. Membuat pemerintah harus terus memikirkan solusi menanganinya agar pelanggaran seperti ijin reklame dan sebagainya bisa teratasi," ucapnya.

Selanjutnya, memberikan sambutan Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Karto beserta Sekretaris dan jajarannya.

Baca Juga: Hadiri Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda di Sentul, Begini Kata Plt Wali Kota Bekasi

"Selamat datang di Kota Bekasi yang mengandalkan jasa dan perdagangan dan berkaitan dengan ijin reklame, saat ini untuk perijinan sudah melalui satu pintu (DPMPT-SP) dan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti tidak terbitnya ijin reklame tinggal dieksekusi oleh yang bersangkutan," kata Karto.

Karto menjelaskan, tugas dari Satpol PP adalah penanganan permasalahan seperti ketertiban dan keamanan, melihat Kota Bekasi dengan jumlah penduduk 2.6 juta memiliki dampak positif dan negatif.

"Dampak positif adalah masyarakat banyak maka pendapatan asli daerah cukup banyak untuk membantu mewujudkan visi misi dari Kepala Daerah terpilih sedangkan dampak negatif nya adalah banyak juga terjadi pelanggaran ketertiban dan keamanan," ungkapnya.

Baca Juga: Sinergi Kejaksaan dengan Pemda Jadi Kunci Keberhasilan Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi

Oleh sebab itu, kata dia, penanganan di wilayah Satpol PP juga dibantu oleh linmas. Seperti Pembagian tugas dalam mengingatkan masyarakat agar warga tidak buang sampah sembarangan, pengawasan ijin reklame, dan sebagainya

"Sebagai bentuk dari apresiasi pemerintah kepada linmas adalah pemberian honor dan bantuan sembako setiap bulannya. Sebentar lagi kita mendekati tahun politik diharapkan dengan adanya linmas dapat membantu melakukan pengawasan nanti di pemilihan berjalan aman dan kondusif," tuturnya.

Halaman:

Editor: Budhie

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X