Dinsos Kab Cirebon Diminta Benahi Data Kemiskinan, Wabup dan Sekda Bilang Begini

SATUARAH.CO - Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si bersama Sekda Drs. H. Rahmat Sutrisno, M.Si, dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon mengikuti Rakor Kuota Kepesertaan PBI JK APBN Kabupaten Cirebon di Dinas Sosial, Rabu (10/11/21).

Dalam paparannya, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon, Dr. Iis Krisnandar, SH, CN mengatakan, jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Cirebon pada 8 Oktober 2021 mencapai 1.063.563.

Bahkan, katanya, yang masih aktif mencapai 939.011 orang yang terdiri dari PBI DTKS, Non DTKS.

"Dari kuota 939.011 ini semuanya PBI Jaminan Kesehatan APBD, dengan PBI DTKS 807.461, Non DTKS 131.540, jadi sisa kuota 119.507 sedangkan yang di Non-aktifkan mencapai 114.850 orang," bebernya.

BACA JUGA: Sukseskan PTSL, ATR BPN Kab Bekasi Gencar Gelar Penyuluhan

Selain itu, kata Iis, pada 26 Oktober 2021, ada sedikit perubahan data pada PBI Jaminan Kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon.

"Kuota 945.599 dan Aktif 945.599 terdiri dari PBI DTKS 837.043, PBI Non DTKS 108.555. Sedangkan yang di Non aktif 139.475 itu juga terdiri dari yang meninggal dunia, pindah segmen, ganda, NIK tidak ditemukan, serta tambahan non aktif 25.356 orang," ungkapnya.

Pihaknya setiap bulan melakukan verval untuk memastikan jumlah yang benar-benar valid di Kabupaten Cirebon. Menurutnya, penetapan dari Kementerian Sosial, jumlah warga miskin di Kabupaten Cirebon mencapai 1,9 juta.

BACA JUGA: 800 PNS Kab Cirebon pada 2022 Memasuki Masa Purnabakti, Ini Menurut Bupati Imron

"Karena pada saat itu tahun 2020 ada Covid-19 dan juga ada BST, sehingga yang perlu kami padankan ada dua hal yaitu pertama mengenai pemadanan administratif, kedua subtantif. Administratif saja kami belum beres apalagi subtantif. Tetapi kami lakukan sambil berjalan. Ke depan kalau ditemukan di administratif maka subtantifnya kami hapus," terang Iis.

Iis menjelaskan, beban anggaran Kabupaten Cirebon untuk PBI yang sesuai dengan DTKS mencapai Rp 5 miliar lebih.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si mengatakan, dirinya kaget saat mendapatkan laporan kalau angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon mencapai 71 persen. Bahkan tidak dipungkiri di era pandemi Covid-19 banyak yang terdampak.

BACA JUGA: Warga Desa Sukamekar Ngeluh, Berkali Kali Usulkan Perbaikan Jalan Tapi Dicuekin

"Mungkin jumlah UMKM di Kabupaten Cirebon ada 35 ribu, lalu pada era pandemi menjadi bertambah, saya pikir masuk akal juga kalau ada 71 persen angka kemiskinan, karena adanya pandemi," katanya.