Demi Kelancaran Pelabuhan Tanjung Priok Diperlukan TTBS dan Keteraturan Melalui Regulasi 

Saat ini buffer zone di pelabuhan Tanjung Priok berada di area Kalijapat dan eks JICT-2.

"Untuk area buffer zone yang diluar pelabuhan akan kami bahas bersama dengan BPTJ dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta,” ungkap Wisnu.

Adapun check point, paparnya bermanfaat memberikan kepastian, kordinasi dan komunikaai antara terminal dan pelaku usaha.

“Opsi pengelola buffer zone dan check point di luar pelabuhan formulasinya bisa berupa pengusahaan bersama penyediaan lahan dan penyediaan fasilitas. Ada juga opsi integrasi dan koneksi Cikarang Dry Port (CDP) sebagai fungsi chek point tersebut,” ucap Capt Wisnu.

Baca Juga: Tinjau Revitalisasi Pasar Induk Cibitung, Dani Ramdan Bilang Begini

Sementara itu, General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok M Hadi Syafitri, mengungkapkan faktor potensi kemacetan pelabuhan Tanjung Priok, yakni selama ini pelabuhan tersebut sebagai pelabuhan sentral di Indonesia dan terus bergeraknya pertunbuhan sektor industri.

“Namun saat ini kemacetan-kemacetan sudah bisa kita minimalisir dengan berbagai program yang telah kami lakukan,” ujarnya.

Wakil Kepala Dishub DKI Jakarta, Chaidir dalam paparannya menyoroti operasional kendaraan angkutan barang dari dan menuju pelabuhan Tanjung Priok.

Dia mengatakan, untuk menghindari kemacetan, Pemprov DKI sedang menyiapkan berbagai regulasi termasuk untuk angkutan barang yang berhubungan dengan dokumen barang dan check point sesuai ketentuan yang ada.

Baca Juga: Bentuk Timsus Berantas Perjudian, Kapolres Subang: Sikat Langsung Tidak Ada Ampun

“Bahkan Pemda DKI sedang merumuskan tentang rencana induk transportasi Kota DKI Jakarta yang berkonsep kedepan hingga tahun 2035,” ujarnya.

Sedangkan, Kasubdit Angkutan Barang dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Solihin menyampaikan peluang integrasi dan kolaborasi dengan pengembagan dry port dalam kelancaran arus barang dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok.

“Oleh karena itu BPTJ juga mendorong untuk bisa mengkordinasikan fungai layanan Pelindo dengan Cikarang Dry Port (CDP) untuk menjadi satu visi pelayanan karena dry port tersebut lebih dekat dengan kawasan industri dan pelabuhan Priok yang juga didukung akses tol,” ucapnya.

Ketua Umum DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan menegaskan sistem apapun yang disiapkan di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini tidak serta merta bisa mengurai kemacetan yang menghantui akses dari dan ke pelabuhan itu jika Pemrov DKI masih terus menerbitkan perizinan operasional usaha depo di luar pelabuhan.

Baca Juga: Presiden Jokowi Apresiasi Peluncuran KKP Domestik dan QRIS Antarnegara