SATUARAH.CO - Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menegaskan pentingnya menggali potensi anggaran daerah secara maksimal.
Hal ini menjadi langkah strategis dalam menyikapi adanya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp1,5 triliun untuk Kabupaten Bekasi.
Menurut Bupati, upaya menggali potensi anggaran harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar pembangunan di Kabupaten Bekasi tetap berjalan.
Ade Kuswara Kunang juga menekankan perlunya kerja sama antara seluruh perangkat daerah, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Baca Juga: Pemkot Bekasi dan Pemkot Depok Teken Kerja Sama Layanan Publik serta Penanggulangan Kebakaran
“Dari tadi kan sudah ditekan dan terus digali potensi anggaran. Bahkan sudah dua kali ditegaskan bersama Badan Anggaran (Banggar). Saya juga sudah koordinasi dengan TAPD untuk merumuskan langkah-langkahnya,” kata Bupati Ade Kuswara Kunang, Rabu (1/10/26).
Ia menyampaikan, salah satu ide yang tengah digodok adalah pemanfaatan sektor retribusi dari hasil produksi industri, khususnya di bidang logam.
Menurutnya, Kabupaten Bekasi memiliki lebih dari 7.000 industri yang potensial untuk didorong kontribusinya.
“Salah satu ide saya sedang kita matangkan, yaitu membuat regulasi retribusi. Kita harus koordinasi dengan pusat terlebih dahulu, tapi ini tujuannya untuk mendorong peningkatan PAD melalui sektor produksi logam,” jelasnya.
Bupati Bekasi menambahkan, sektor logam seperti besi, tembaga, dan aluminium yang dihasilkan pabrik sering kali dijual kepada pengusaha limbah dengan harga yang ditentukan pabrik.
Dari aktivitas inilah pemerintah daerah berencana mengambil retribusi tambahan tanpa mengganggu aktivitas usaha.
Baca Juga: Lantik 385 PPPK dan PNS Baru, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto: Kinerja Harus Lebih Maksimal
“Kita tidak mengganggu pengusaha limbah. Tetapi produktivitas ekonomi dari pabrik yang menghasilkan logam ini, akan kita kenakan retribusi untuk menambah pendapatan daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati Bekasi menjelaskan, pendapatan dari retribusi tersebut akan langsung dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana.
