Dengan begitu, kontribusi industri dapat dirasakan kembali manfaatnya oleh masyarakat luas.
“Misalnya pabrik A menghasilkan seribu ton besi per bulan. Dari setiap kilogram yang dijual ke pengusaha limbah, kita dapatkan retribusi, dan hasilnya akan masuk ke kas daerah. Lalu kita kembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan, drainase, pendidikan, dan kesehatan,” ungkapnya.
Bupati Bekasi juga menegaskan, perencanaan pembangunan sudah dipetakan dengan jelas. Dengan dukungan anggaran yang memadai, seluruh program pembangunan dapat dilaksanakan tanpa hambatan berarti.
“Kalau anggarannya besar, fiskalnya cukup, kita tinggal jalankan saja programnya. Enggak ada masalah,” tegasnya.
Baca Juga: Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2025 di Kota Bekasi: Teguhkan Semangat Persatuan
Ade Kuswara Kunang menegaskan, pemerintah daerah tidak membebankan langsung kewajiban pembiayaan pembangunan kepada dunia usaha.
Perusahaan tetap berjalan dengan aktivitasnya, sementara pemerintah mengambil peran untuk mengelola retribusi dengan mekanisme resmi.
“Tidak ada kita minta langsung ke pengusaha atau industri. Ini hanya soal tata kelola retribusi. Pemerintah tetap yang bertanggung jawab, sementara hasilnya nanti akan kembali lagi untuk masyarakat,” terangnya. √
