Masih kata Roni, pihaknya sudah berkonsultasi dengan DPMD, BPN dan terakhir rapat dengan Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi. Disinggung berapa luas tanah bengkok Desa Babelan Kota, menurut Roni, yang tercatat di DPMD berdasarkan arsip yang didapat yakni seluas 18 hektar.
Terkait tanah bengkok Desa lainnya yang berada di Desa Babelan Kota, Roni menjelaskan, pihaknya akan bicarakan tanah bengkok yang berdekatan dengan Desa Babelan Kota yakni tanah bengkok Desa Kedung Jaya yang tercatat seluas 3 hektar.
"Kerjasamanya antara Pemerintah Desa Kedung Jaya dan Babelan Kota akan berkoordinasi untuk membentuk panitia, kemudian bicara tanah bengkok Desa Ciledug dan Bintara Jaya (sekarang berada di Kota Bekasi), dan bicara dua wilayah yakni Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi," ujarnya.
"Insya Allah kita akan bikin tim. BPD tidak bisa bekerja sendiri. Tentunya ada narasumber, orang-orang terdahulu yang akan menjadi narasumber yang jelas," tambahnya.
Ditanya apakah Pemkab Bekasi bisa memberikan lahannya untuk masyarakat Desa Babelan Kota yang sudah menempati lahan tersebut selama puluhan tahun, Roni mengatakan, kalau langkahnya sudah berjalan, tentunya pihaknya tidak mau mengorbankan masyarakat yang sudah menempati lahan tersebut.
"Hari ini lahan tersebut sudah menjadi tempat tinggal masyarakat, otomatis bicaranya bukan lagi garapan namun bagaimana dia menempatinya. Nanti akan ada langkah berikutnya. Kita akan buatkan Peraturan Desa (Perdes) atau merubah Perdes sebelumnya. Keputusan yang tertinggi bukan lagi kepala desa atau BPD tapi hasil musyawarah dan mufakat," paparnya.
Roni berharap selaku BPD Babelan Kota, tidak mau lagi meninggalkan permasalahan kepada generasi berikutnya. Karena katanya, permasalahan saat ini sebenarnya bisa selesai pada generasi sebelumnya.
"Insya Allah kita bisa menyelesaikan segala permasalahan yang ada di Desa Babelan Kota. Kami optimis, karena tidak akan ada lagi debat kusir," pungkasnya.