SATU ARAH - Sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Bekasi sangat menyayangkan proyek pembangunan 488 toilet yang tersebar di setiap Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di 23 kecamatan.
Pasalnya, proyek toilet yang menghabiskan Rp 98 miliar berasal dari APBD Kabupaten Bekasi 2020 itu, dinilai tidak tepat sasaran dan sangat mahal. Diketahui, pagu anggaran yang disediakan sekitar Rp 198,5 juta hanya untuk sarana penunjang toilet sekolah.
Ketua DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Bekasi, Heri Antono menilai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dalam hal ini Bupati Eka Supria Atmaja kurang pas dalam mengeluarkan kebijakan. Seharusnya, kata dia, sebelum mengeluarkan kebijakan harus dianalisa terlebih dahulu.
"Kebijakan program Bekasi Bersih sangat bagus sekali, tapi kurang tepat sasaran," kata Heri Antono, Selasa (15/12/2020).
Dia berujar, dengan memberikan kebijakan pembangunan toilet di setiap SD maupun SMP sangat baik, namun semestinya perlu kajian yang matang karena tidak semua sekolah butuh toilet.
"Ya tidak semua sekolah butuh toilet, mungkin ada yang butuh Ruang Kelas Baru (RKB) atau kebutuhan lain yang sangat mendesak," tegasnya.
Anggaran toilet yang begitu besar hingga mencapai Rp 198,5 juta,kata Heri Antono, akan lebih baik jika dipergunakan untuk keperluan mutu toilet yang ada serta merapihkan bangunan sekolah yang diketahui juga banyak yang rusak.