SATUARAH.CO - Universitas Paramadina bersama Universitas Diponegoro, LP3ES, KITLV Leiden, dan INDEF kembali membuka Sekolah Demokrasi Angkatan VIII bertema “Mencegah Keruntuhan Institusi dan Membangun Kembali Demokrasi.”
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 28–29 November 2025, digelar di Kampus Paramadina Kuningan dan Cipayung.
Rektor Universitas Diponegoro, Prof. Suharnomo dalam sambutan pembukaan menegaskan bahwa kondisi demokrasi Indonesia berada pada fase krusial.
Ia menilai penguatan institusi menjadi prioritas mendesak di tengah melemahnya lembaga pengawasan dan semakin terhimpitnya ruang kebebasan sipil.
“Demokrasi tidak cukup hanya mengandalkan prosedur seperti pemilu atau pergantian kepemimpinan. Kita membutuhkan institusi yang kokoh untuk menjaga legitimasi politik dan ruang publik tetap sehat,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa ketika institusi demokrasi rapuh, dampaknya tidak hanya mengganggu kebijakan, tetapi juga mengancam masa depan bangsa.
Baca Juga: Langsung Viral! SlarasBudaya Tawarkan Harmoni Seni Alam dan Kuliner yang Bikin Nagih!
Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza Idris, turut mengangkat dilema klasik: apakah demokrasi harus mendahului pembangunan ekonomi atau sebaliknya.
Menurutnya, konteks Indonesia berbeda dengan negara-negara Eropa yang menumbuhkan ekonomi lebih dulu sebelum demokrasi berkembang.
“Reformasi 1998 menjadikan demokrasi dan pembangunan ekonomi tumbuh beriringan, sering kali bahkan saling dipertentangkan,” jelasnya.
Namun ia menegaskan bahwa perdebatan tersebut kini tidak lagi relevan.
“Demokrasi dan ekonomi bukan dua kutub yang harus dipilih. Keduanya adalah pilar yang saling memperkuat dalam menghadirkan kesejahteraan, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945,” tegas Handi.
Di sesi berikutnya, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin memaparkan, dinamika pemberantasan korupsi selama dua dekade terakhir.
Ia melihat perjalanan KPK sejak awal berdirinya pada tahun 2000 hingga kini mengalami pasang surut signifikan.
