Atasi Kelangkaan Minyak Goreng, Firli Bahuri Dorong Pemerintah Integrasikan Sistem Neraca Komoditas

SATUARAH.CO - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta pemerintah segera membangun dan mengintegrasikan sistem informasi terkait dengan necara komoditas.

Hal itu dilakukan dalam rangka mengatasi persoalan tata kelola pangan, termasuk minyak goreng. Persoalan itu, antara lain, masih lemahnya transparansi dan akuntabilitas kebijakan impor, juga belum tersedianya sistem yang mendukung keterlibatan pengawasan masyarakat.

“Jadi terintegrasi dengan sistem yang mencontoh SIMBARA, kali ini untuk sistem nasional neraca komoditas,” kata Firli, Senin (14/3), melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi.

Baca Juga: Pedagang Pasar di Makassar Setuju Tunda Pemilu, Asalkan

Firli Bahuri mengaku sudah menyampaikan permintaan tersebut saat rapat bersama menteri di kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto waktu lalu. 

Sistem tersebut, lanjut Firli Bahuri, nantinya akan menyediakan data tiap saat (real time) mengenai ketersediaan dan kebutuhan pangan, mulai hulu sampai hilir.

“Kita bisa lihat, berapa kebutuhan bahan baku sawit untuk produksi dan jumlah yang dihasilkan, berapa kebutuhan dalam negeri untuk industri dan masyarakat, juga berapa yang didistribusikan,” paparnya.

Baca Juga: HPN 2022, PWI Subang Gelar Lomba Karaoke dan Launching Radio Pena News FM

Dia meyakini, melalui sistem tersebut tata kelola pangan akan semakin baik sehingga kesalahan kebijakan serta potensi penyimpangan bisa diatasi. Pemerintah dapat menjadikan data itu sebagai dasar perumusan kebijakan produksi, impor maupun ekspor.

“Misal terjadi situasi harus impor, dimasukkan juga datanya ke sistem itu, impor dari mana, siapa importirnya, apakah untuk konsumsi masyarakat atau industri?,” ungkapnya.

Firli Bahuri mengatakan, yang terpenting dalam sistem tersebut ialah adanya jaminan transparansi yang memungkinkan semua pihak untuk ikut mengawasi. Sistem itu, sambungnya, juga harus memudahkan para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya.

Baca Juga: BMKG Lakukan Pemutakhiran Data Kekuatan Gempa, Guncang Pantai Selatan Lebak Banten

“Karena kalau sistem itu mempersulit, akan terjadi peluang korupsi, suap menyuap. Kalau itu terjadi akan berurusan dengan KPK, kita tangkap siapa pun juga,” tandasnya.

Selain mendorong integrasi sistem, Firli Bahuri juga menyarankan kementerian terkait agar mengajak semua pihak, khususnya para pelaku usaha, untuk berkolaborasi mengatasi kelangkaan minyak goreng.