• Jumat, 20 Mei 2022

Soal Nusantara Sebagai Nama IKN, DPD RI Minta Pemerintah Jelaskan ke Publik

- Selasa, 18 Januari 2022 | 17:49 WIB
Anggota DPD RI yang juga merupakan Anggota Pansus/Panja/Timus RUU IKN, Teras Narang. (telusur.co.id)
Anggota DPD RI yang juga merupakan Anggota Pansus/Panja/Timus RUU IKN, Teras Narang. (telusur.co.id)

SATUARAH.CO – Wacana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan terus bergulir. Pemerintah bersama DPR RI dan DPD RI tengah melakukan pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) ini.

Dalam pembahasan RUU IKN ini, pemerintah telah menyampaikan usulan nama untuk wilayah tersebut yang diberi nama Nusantara.

Anggota DPD RI yang juga merupakan Anggota Pansus/Panja/Timus RUU IKN, Teras Narang, meminta pemerintah agar dapat menjelaskan alasan di balik pemilihan nama tersebut secara komprehensif.

Baca Juga: Serius Kejar Politikus PDIP Harun Masiku, Dewas Tidak Akan Audit Kinerja KPK

Hal ini, kata dia, karena pemilihan nama IKN perlu merepresentasikan aspirasi masyarakat daerah Indonesia yang multikultur.

Pemerintah perlu memberikan ruang pada masyarakat untuk memahami latar belakang usulan nama dari pemerintah ini. Maka perlu landasan filosofis, historis, sosiologis, dan visi soal Indonesia di masa depan, hendaknya dapat dijelaskan dari penamaan ini,” ujar Teras, dilansir satuarah.co dari telusur.co.id, Selasa (18/1/2022).

Gubernur Kalteng periode 2005-2015 ini menyebutkan setiap dinamika pembahasan RUU IKN perlu menjadi edukasi politik bagi publik. Sehingga pemberian nama yang sangat penting dan berdampak luas ini, perlu disampaikan dalam perspektif Indonesia kekinian dan yang akan datang.

Baca Juga: Tidak Tahu Adat Istiadat Setempat, Sosiolog: Kasus Penendangan Sesajen Semeru tak Perlu Diproses Hukum

Baca Juga: Mulai 2023, Pemerintah Hapus Tenaga Kerja Honorer

Halaman:

Editor: Dudun

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X