• Selasa, 26 Oktober 2021

Ketua FKUB Kab. Bekasi Ingatkan Mendagri dan Gubernur Jabar Jangan Ragu Lantik Akhmad Marjuki

- Minggu, 26 September 2021 | 17:58 WIB
Ketua FKUB Kab. Bekasi, KH Moch. Athoillah Mursjid bersama Ketua DMI Kab. Bekasi, KH Imam Mulyana dan Bendahara Format, Ihsan Said. (Dudun Hamidullah)
Ketua FKUB Kab. Bekasi, KH Moch. Athoillah Mursjid bersama Ketua DMI Kab. Bekasi, KH Imam Mulyana dan Bendahara Format, Ihsan Said. (Dudun Hamidullah)

SATUARAH.CO – Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bekasi, KH Moch. Athoillah Mursjid, SE, M.Si mengingatkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, untuk jangan ragu-ragu melantik H Akhmad Marjuki.

Pasalnya, kata dia, pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan Periode 2017-2022, sudah sesuai prosedur yang berlaku. Hasilnya, Akhmad Marjuki menjadi sosok yang seharusnya ditetapkan menempati jabatan tersebut.

Athoillah sapaan akrabnya mengatakan, proses selanjutnya terkait pemilihan itu, menunggu hasil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang sudah dirampungkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

“Seluruh ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pemilihan Wakil Bupati Bekasi sudah ditempuh,” katanya dalam keterangannya, Minggu (26/9/2021).

Athoillah menerangkan, pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 menjadi kewenangan DPRD Kabupaten Bekasi, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005, tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilbup dan Pilwalkot, menjadi Undang-Undang Pasal 176 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Pasal 24 ayat 3.

“Selain itu, jabatan yang sudah kosong di atas 18 bulan, maka kewenangan pemilihan Wakil Bupati Bekasi sudah jelas menjadi kewenangan DPRD Kabupaten Bekasi,” terangnya.

Athoillah yang juga mantan Pelaksana  Tugas (Plt) Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bekasi ini mengatakan, dalam PP Nomor 12 Tahun 2018 juga disebutkan, bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan bupati/wakil bupati. Apalagi, pemilihan bupati/wakil bupati diatur oleh Tata Tertib DPRD.

Sehingga, Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bekasi tidak dapat dipisahkan dari proses Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022.

“Sesuai prosedurnya, DPRD juga sudah mengkonsultasikan Tata Tertib, dengan Pemprov Jabar dan sudah disahkan jauh sebelum adanya pemilihan,” jelasnya.

Halaman:

Editor: Dudun

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Politikus PDIP: Sebaiknya Rocky Gerung Cuci Muka

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 21:50 WIB

Wow, Politikus PAN Gugat DPRD Kabupaten Bekasi

Sabtu, 2 Oktober 2021 | 11:39 WIB

Pemkab Cirebon Fokus Pemulihan Ekonomi

Selasa, 28 September 2021 | 23:24 WIB

Jubir Muda PAN Kritik Pernyataan Faldo, Ini Katanya

Senin, 27 September 2021 | 13:05 WIB
X