• Selasa, 26 Oktober 2021

Mengalir, Dukungan Kemendagri dan Pemprov Jabar Lantik Akhmad Marjuki

- Minggu, 26 September 2021 | 12:06 WIB
Wakil Bupati Bekasi Terpilih, H Akhmad Marjuki bersama Panitia Pemilihan Calon Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022. (Dudun Hamidullah)
Wakil Bupati Bekasi Terpilih, H Akhmad Marjuki bersama Panitia Pemilihan Calon Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022. (Dudun Hamidullah)

SATUARAH.CO – Dukungan masyarakat Kabupaten Bekasi terhadap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), untuk melantik H Akhmad Marjuki sebagai Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022, terus mengalir.

Bukan hanya Aliansi Ormas Bekasi (AOB), yang akan menjaga dan mengawal Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) tentang pengangkatan H Akhmad Marjuki.

Gerakan Bersama Amankan Konstitusi (Gebrak) Kabupaten Bekasi juga mendukung penuh langkah Kemendagri dan Pemprov Jabar yang akan memproses kelanjutan pengisian jabatan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022.

“Kami sebagai masyarakat Bekasi tentunya mendukung langkah Mendagri dan Gubernur yang akan melantik Wakil Bupati Terpilih H Akhmad Marjuki. Hal itu sebelumnya sudah direfresentasikan oleh wakil kami di DPRD soal persetujuan pengesahan dan pelantikan sesuai Berita Acara Rapat Paripurna Nomor 07/BA/172.2-DPRD/VII/2021,” ujar pendiri Gebrak, Karman Supardi, dalam keterangan tertulisnya, yang diterima satuarah.co, Minggu (26/9/2021).

Menurut dia, dalam proses Pemilihan Wakil Bupati (Pilwabup) Bekasi yang telah digelar melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi pada Rabu (18/3/2020), yang telah menjadi produk hukum daerah, sudah tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan.

Bahkan, menurut hasil kajian Gebrak, sudah ada kesamaan pemahaman dan persepsi terkait persoalan yang selama ini menjadi debatable dalam menyikapi hasil dan kelanjutan Pilwabup, baik oleh DPRD Kabupaten Bekasi, Pemprov Jabar maupun oleh Kemendagri.

“Beberapa waktu yang lalu memang sempat kita dengar jika Gubernur tidak mau mengusulkan pengesahan pengangkatan dan pelantikan ke Mendagri. Sempat kita dengar pula ada prosedur yang terlewati dalam prosesnya. Karena itu, Pak Gubernur menyarankan agar prosesnya diulang. Tapi, hari ini semua yang menjadi debatable tersebut sudah klir, sudah ada kesamaan pemahaman,” terangnya.

Masih menurut Karman Supardi, tarik-ulur soal kelanjutan hasil Pilwabup Bekasi yang sudah mengendap sekitar 18 bulan ini bukan semata-mata tentang persoalan siapa yang akan menjadi wakil bupati maupun dari mana asal usulnya.

“Ingat ya, ini bukan persoalan siapa yang jadi wakil. Substansi sesungguhnya adalah persoalan bagaimana kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan dijalankan dengan baik dan benar. Selain itu, bagaimana pemerintah dapat memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional setiap warganya,” tandasnya.

Halaman:

Editor: Dudun

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Politikus PDIP: Sebaiknya Rocky Gerung Cuci Muka

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 21:50 WIB

Wow, Politikus PAN Gugat DPRD Kabupaten Bekasi

Sabtu, 2 Oktober 2021 | 11:39 WIB

Pemkab Cirebon Fokus Pemulihan Ekonomi

Selasa, 28 September 2021 | 23:24 WIB

Jubir Muda PAN Kritik Pernyataan Faldo, Ini Katanya

Senin, 27 September 2021 | 13:05 WIB
X