SATUARAH.CO - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Karawang melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait pembahasan Raperda tentang pembentukan Produk Hukum.
Baca Juga: PT. Pelindo Regional 2 Sunda Kelapa Laksanakan Program TJSL Berikan Bantuan Penanaman Pohon
Rombongan berjumlah 19 orang diterima langsung oleh Kepala Bagian Hukum Setda, Dyah Kusumo W beserta Sub Koordinator SJDIH bagian Hukum, Santi Maria dan Sub Koordinator Perundang-undangan Sekretariat Dewan, Gomos Jaksana P. di Press Room Humas, Kamis (22/9/22).
Pemimpin rombongan sekaligus Ketua Pansus, Saeful Fikri menjelaskan maksud dan tujuan untuk konsultasi dan koordinasi dengan Pemkot Bekasi.
Baca Juga: Komisi IV DPRD Kab Bekasi: LPK Harus Taat Aturan
"Kedatangan kami ingin koordinasi, karena ada perubahan pada undang-undang No. 13 tahun 2022 , kami berharap ada penjelasan terkait omnibus law dan peran serta masyarakat," kata Saeful Fikri.
Beliau ingin adanya tindak lanjut karena Raperda ini sangat penting sebagai payung hukum ke depannya bagi Kabupaten Karawang.
Baca Juga: Pengurus FPTI Laporkan Kesiapan Kejuaraan Dunia Panjat Tebing di Jakarta kepada Presiden Jokowi
Bergantian pada acara yang sama, Dyah mengatakan, di Kota Bekasi belum memilik Perda Pembentukan Produk Hukum Daerah dan baru ada Peraturan Wali Kota sebagai payung hukumnya. Namun dalam pelaksanaan penyusunan produk hukum tetap mengacu peraturan di atasnya.
Gomoz Jaksana Putera membenarkan, pembentukan produk Hukum di Kota Bekasi sudah mengacu Permendagri, atau peraturan di atasnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Tidak Ada Penghapusan dan Pengalihan Pelanggan Listrik Daya 450 VA
"Dalam pembentukan ini harus benar-benar delegasi dari peraturan perundang-undangan di atasnya dan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat membentuk suatu peraturan daerah," tutupnya.
Acara dilanjutkan dengan dialog interaktif, foto bersama dan tukar menukar cinderamata antara DPRD Kabupaten Karawang dengan Pemkot Bekasi. √