SATUARAH.CO - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi meraih penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Barat sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2021 tingkat Jawa Barat dengan Peringkat Pertama Pemerintah Kabupaten Kota.
Penghargaan tersebut diberikan lansung oleh Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil kepada Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Gedung Sate Bandung Jawa Barat.
Wali Kota Bekasi hadir bersama Kepala daerah lainnya seperti Wakil Wali Kota Bandung, Bupati Bandung, dan juga dihadiri BUMN dan Kepala Partai Politik yang juga menerima penghargaan atas keterbukaan informasi publik se Jawa Barat.
Wali Kota Bekasi didampingi Asisten Pemerintahan, Yudianto, Asisten Keuangan dan SDM, Dwi Andaryani, Kabag Humas, Sajekti Rubiyah, Kabag Pembangunan, Arief, dan Kabag TU, Ali.
Baca Juga: Pelantikan Kuwu Serentak di Kab Cirebon Dijadwalkan 31 Desember 2021, Ini Penjelasannya
Menurut Wali Kota, penghargaan ini menjadi indikator bahwa Kota Bekasi terus berupaya dalam mengelola keterbukaan informasi publik karena keterbukaan informasi merupakan bagian yang terpenting dalam pelayanan publik.
"Alhamdulilah kita terus lakukan sehingga mendapatkan penghargaan,” kata Wali Kota, usai menerima penghargaan di Gedung Sate, Senin (6/11/2021)
Wali Kota berpesan kepada Bagian Humas untuk terus mempertahankan serta terus berinovasi.
“Titip pesan ke Humas agar harus tetap memperkuat serta membuat inovasi, agar informasi mengenai Pemerintah Kota Bekasi dalam pembangunannya sampai kepada masyarakat," ucapnya.
Wali Kota berharap, masyarakat bisa melihat apa saja yang sedang diakukan di Kota Bekasi, dalam pembangunan juga transparansi yang akuntabel dimana struktur pengelolaanya juga harus tersampaikan sehingga memiliki keterbukaan informasi menjadi trigger bagi yang lain.
Baca Juga: Resmikan Renovasi Masjid Al Huda Kasugengan, Begini Kata Bupati Cirebon
“Struktur pengelolaan informasi harus sampai ke wilayah. PPID pembantu harus diperkuat, agar masyarakat dengan pemerintah memiliki komunikasi yang bagus.” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Ijang Faisal mengungkapkan, sejak tahun 2014 Komisi Informasi Jabar secara rutin mengevaluasi keterbukaan informasi pemerintah kabupaten kota dan juga badan publik lain di Jabar.