Abdilah menjelaskan, untuk permasalahan khusus yang ada di “Gang Cue” pihaknya sudah melakukan pompanisasi mulai dari jam 5 sampai jam 12 malam hingga terjadi penurunan air setinggi 50 cm.
"Kita tidak bisa lagi mengandalkan air mengalir ke SS Rawa Baru karena ada saluran tersumbat dan di atas saluran juga telah dibangun ruko oleh pemilik lahan," tandasnya.
Menyikapi perihal tersebut, Ketua Dewan Pakar TP3 Sony Sumarsono, mengatakan, harus ada dua misi dalam menanggulangi banjir yaitu pelayanan publik dan regulasi. Jika permasalahan yang dihadapi terkait dengan maraknya bangunan liar di Kota Bekasi, maka ini harus segera ditertibkan.
"Regulasi harus segera dibuat, sehingga tidak ada lagi tanah yang tidak mempunyai IMB bisa mendirikan perumahan atau ruko di zona terbuka hijau, karena ini akan berdampak kepada lingkungan, berkurangnya lahan resapan," tandas Sony Sumarsono.
Sony Sumarsono mengatakan, salah satu upaya yang komperhensif adalah dengan melibatkan berbagai unsur elemen, bersinergi dalam mengatasi permasalahan banjir, dengan melibatkan pula CSR atau stake holder dalam menanggulangi secara bersama sama.
"Sedangkan untuk permasalahan sendimentasi tanah ini menyangkut dengan tupoksi beberapa instansi pemerintahan, maka segera harus ada rapat dengan instansi terkait untuk duduk bersama membahas persolan ini. Pelayanan publik juga harus mendorong public people partnership dengan menggandeng pihak swasta untuk bekerjasama dalam mengatasi permasalah banjir, misalnya dengan program CSR untuk warga yang terdampak banjir. √
Sumber: TP3 Media dan Komunikasi Publik