Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengharapkan kepada seluruh kepala desa yang hadir di Musrenbang kecamatan, bahwa terkait dengan usulan untuk tahun 2024 diharapkan tidak hanya berasal dari sektor infrastruktur saja, akan tetapi juga dari sektor lainnya seperti sektor pendidikan, kesehatan dan seterusnya.
Sehingga, katanya, pembangunan dapat dilakukan secara merata di semua sektor.
Baca Juga: Lestarikan Budaya, Pegawai Lapas Kelas IIA Cikarang Bakal Kenakan Pakaian Adat Sunda Setiap Sabtu
"Revisi ulang, kalau misal ada kegiatan kegiatan yang memang sangat penting untuk bisa diakomodir dalam SIPD yang akan diverifikasi sampai tanggal 23 ini," kata Sekretaris Bappeda Kabupaten Bekasi, Muhamad Irsan.
Lebih lanjut dijelaskan Muhamad Irsan, untuk pembangunan sekolah atau pembangunan kesehatan tidak perlu diinput di SIPD.
"Jadi, silahkan untuk usulan rehab dan lain sebagainya disampaikan ke Dinasnya masing masing," ujarnya.
Hadir pula Kepala Bappeda H Entah Ismanto, anggota DPRD Dapil 4 DRPD Kabupaten Bekasi, H Mustakim Marjuki, Ani Rukmini, Kanit Bimas Polsek Babelan Iptu Suwari, Serma Uki Babinsa Koramil 04 Babelan, Kepala Desa dan Lurah se Kecamatan Babelan, TP PKK Kecamatan Babelan, BPD se Kecamatan Babelan serta tokoh agama, tokoh masyarakat Babelan dan stakeholder yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan tersebut.
Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi Ir H Entah Ismanto SH MM menjelaskan, prioritas pembangunan yang menjadi arahan Pj Bupati Bekasi dalam sambutannya tadi yang disampaikan Sekretaris Bappeda, ini menjadi hal yang sangat penting.
Baca Juga: Mensos Risma dan Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Hadiri HUT Metland ke 29
Pertama, memang ada hal hal yang memang perlu disikapi semua bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi ini masih banyak target target yang harus dipenuhi. Bagaimana kita menurunkan angka stunting. Karena angka stunting kita masih cukup tinggi mencapai diangkat 17,8,walaupun di tahun 2021 21 persen.
"Alhamdulillah, di tahun 2023 sudah menurun menjadi 17,8 persen. Di tahun 2024 melalui amanat Keppres, kita harus menurunkan 4 persen sekitar 14 persen," ujarnya.
"Jadi ini kerja bersama agar stunting di tahun 2023, 2024 ini bisa turun. Kalau perlu Pak Camat stunting ini bisa nol. Pesan Pak Pj Bupatibseperti itu," imbuh Entah Ismanto.
Menurutnya, jangan sampai anak anak stunting ini jadi beban negara ke depan. Mungkin kalau dilihat dari usulan usulan ini kebanyakan kegiatan fisik.
"Tapi, juga yang lebih penting adalah bagaimana stunting ini bisa turun, jangan sampai anak anak stunting ini akan menjadi beban negara ke depannya," imbuhnya. √