Goreng Penundaan Pemilu, Ketua DPD RI Minta Parpol tak Bikin Gaduh

photo author
- Selasa, 8 Maret 2022 | 22:33 WIB
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (telusur.co.id)
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (telusur.co.id)

SATUARAH.COKetua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta partai politik tidak membuat gaduh dengan membahas penundaan Pemilu 2024.

Menurut LaNyalla, pemerintah tidak pernah membahas masalah penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Bantahan mengenai hal itu sudah disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

Baca Juga: Kunjungi Legenda Pelatih Timnas Wanita, PSSI Berikan Cenderamata ke Muhardi

"Saya rasa sikap pemerintah dan Presiden Joko Widodo sudah jelas terhadap isu penundaan Pemilu 2024 serta perpanjangan masa jabatan presiden. Hal yang tidak pernah dibahas di pemerintahan," kata LaNyalla saat reses di Jawa Timur, dilansir dari telusur.co.id, Selasa (8/3/2022).

Oleh karena itu, LaNyalla mengimbau partai-partai politik yang membahas hal tersebut bisa menahan diri.

"Jangan sampai membuat gaduh di masyarakat dengan kabar-kabar yang terus digoreng. Dalam situasi masyarakat yang masih menghadapi masalah ekonomi, partai politik seharusnya bisa menahan diri," katanya.

Baca Juga: Terbitkan Aturan Tak Wajib PCR Jika Naik Pesawat, Ini Penjelasan Kemenhub

Tidak itu saja, LaNyalla dengan tegas meminta media memberikan edukasi ke masyarakat.

"Jangan sampai media justru memanfaatkan situasi dan membuat panas suasana dengan pemberitaan yang tidak akurat. Hal tersebut bisa menyesatkan," katanya.

LaNyalla menegaskan, sampai saat ini Presiden Joko Widodo tetap menginginkan Pemilu diadakan tahun 2024.

Baca Juga: Kapolri Instruksikan Seluruh Anggotanya Bayar Pajak Tepat Waktu

"Hal itu sudah sering disampaikan beliau. Tapi yang kemudian terjadi, seolah-olah pemerintah mendorong pemilu ditunda. Ini yang tidak benar. Apalagi isu itu meluas kemana-mana dan menyeret sejumlah nama," tegasnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak pernah membahas dsn mendorong kedua wacana tersebut.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Dudun

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X