PP Hikmahbudhii Audiensi dengan Ketua MPR RI, ini yang Dibahas

SATUARAH.CO - Presidium Pusat (PP) Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) menemui Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Audiensi di kantor Bamsoet ini, dilakukan salah satunya dalam rangka menjalin sinergi antara Hikmahbudhi dengan lembaga tinggi negara.

"Audiensi ini bertujuan untuk memperkenalkan jajaran pengurus yang baru di PP Hikmahbudhi," kata Ketua Umum PP Hikmahbudhi Wiryawan, usai pertemuan, Senin (6/12/21).

Dalam kesempatan itu, Wiryawan juga memaparkan sejumlah aktivitas Hikmahbudhi."Kami juga menyampaikan akan adanya agenda nasional kami pada tahun depan di bulan Maret, yaitu Pekan Orientasi Nasional XII PP HIKMAHBUDHI yang akan dilaksanakan di Malang, Jawa Timur," ujarnya.

Baca Juga: Gabung Partai Politik di 2022, Emil Siap Maju di Pilpres 2024

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PP Hikmahbudhi Ravindra, menambahkan organisasi pada prinsipnya siap bersinergi dengan seluruh pihak, dalam rangka membangun bangsa. Termasuk dengan lembaga legislatif yang dalam hal ini MPR RI.

"Hikmahbudhi siap bersinergi dengan MPR, terutama dalam menyampaikan kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI," tandas Ravindra.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengaku turut menerima kegelisahan para generasi milenial, termasuk dari pengurus PP Hikmahbudhi, terkait maraknya penggunaan media sosial yang tidak bertanggungjawab, sehingga mengancam kerukunan dan kedaulatan bangsa.

Baca Juga: Erick Jadi Kandidat Terkuat Pilpres, Begini Tanggapan Millenial

Atas itu, kata dia, sangat penting bagi pemerintah untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlunya penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai syarat untuk membuka akun di media sosial.

Ini sebagaimana penggunaan NIK KTP yang telah diterapkan pemerintah, untuk melakukan pendaftaran kartu SIM ponsel, yang dinilai cukup berhasil menekan penyalahgunaan kartu prabayar.

"Media sosial saat ini bukan lagi sekadar hiburan. Melainkan telah menjadi identitas yang harus diketahui dengan pasti siapa pemiliknya. Jangan sampai seseorang bisa membuat ratusan bahkan ribuan akun secara bebas, yang tidak diketahui secara pasti siapa pemilik dan identitasnya. Sehingga dengan mudah digunakan untuk melakukan berbagai tindakan yang tidak bertanggungjawab. Seperti melakukan tindakan intoleransi, penyebaran paham radikalisme dan ekstrimisme, hingga menyebarkan hoax dan hate speech," ungkap Bamsoet usai menerima jajaran PP Hikmahbudhi.

Baca Juga: Survei Indikator: Tidak Ada Pasangan Capres Dominan, Begini Penjelasan Burhanuddin

Menurut dia, Indonesia tidak boleh porak-poranda seperti halnya yang terjadi di Timur Tengah, hanya karena penggunaan media sosial yang tidak bertanggungjawab. Karena itu, agar tidak menjadi 'senjata liar', setiap pengguna media sosial harus dipastikan memiliki identitas yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.