SATUARAH.CO - Dicabutnya subsidi BBM oleh pemerintah dikritisi loyalis Presiden Jokowi.
Pasalnya, menurut Kornas-Jokowi, pencabutan subsidi BBM akibat pemerintah gagal dalam memprediksi harga minyak dunia yang mengalami kenaikan, terlebih akibat adanya perang Ukraina-Rusia.
“Selain pemerintah gagal dalam memprediksi harga minyak dunia, pemerintah tidak memikirkan dampak kenaikan harga-harga komoditi dan tarif transportasi umum," kata Ketua Umum Kornas-Jokowi, Abdul Havid Permana dalam keterangannya, Senin (5/9/22).
Baca Juga: Aplikasi M Paspor Bikin Bingung Pemohon di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi
Abdul Havid Permana, tentunya salah satu transportasi yang tarifnya akan mengalami kenaikan yakni ojek online (Ojol) dan angkutan umum (angkot). Akibatnya driver ojol yang terbebani oleh kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.
Selain driver ojol yang terkena dampaknya, tambah Abdul Havid, juga berdampak kepada pengguna jasa aplikasi dan masyarakat pengguna jasa angkot.
“Umumnya pengguna ojol dan angkot kan rakyat kecil yang terkena imbasnya,” tandasnya.
Baca Juga: Diduga Lakukan Tindak Pidana, Empat Notaris Kembali Diperiksa MKN Jateng
Abdul Havid menegaskan, subsidi pemerintah kepada rakyat adalah kewajiban pemerintah untuk memikirkan hal tersebut. Sebab kata loyalis Jokowi ini, pemasukan negara salah satunya berasal dari pungutan pajak yang berasal dari rakyat.
“Subsidi negara ke rakyat sudah jadi kewajiban pemerintah untuk memikirkan itu. Karena semua pemasukan negara salah satunya dari pungutan pajak yang dipungut dari rakyat. Jadi sudah kewajiban negara memikirkan itu. Termasuk subsidi BBM," ungkap Abdul Havid Permana.
Selain mengkritisi, Abdul Havid Permana juga memberikan solusi terkait negara atau pemerintah sekarang yang belum tuntas dalam memberantas mafia yang sekarang masih menggerogoti negara.
Seperti halnya lanjut dia, adanya mafia tambang, mafia minyak, mafia tanah, mafia judi, mafia narkoba dan mafia-mafia lainnya.
“Menurut kami pemerintah gagal memberantas para mafia hingga ke akar-akarnya. Selain gagalnya berantas mafia, pun pemerintah belum optimal menyita aset-aset para koruptor yang hartanya masih puluhan bahkan ratusan triliunan rupiah. Bagi kami ini jelas merupakan solusi untuk menutupi kekurangan anggaran negara. Apalagi kasus yang baru-baru ini mencuat adanya para mafia di tubuh Polri, seperti kerajaan Ferdy Sambo,” pungkasnya. √