SATUARAH.CO - Tahun 2022 jadi tantangan berat bagi Presiden Joko Widodo. Di saat ekonomi nasional belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi, ketidakpastian geopolitik global serta kenaikan harga kebutuhan pokok membuat pemerintah berpikir keras mengendalikan keadaan.
Di tengah situasi itu, banyak kalangan pesimistis dengan upaya pemerintah seraya menilai kepercayaan terhadap Jokowi segera ambruk. Mereka menunjuk fenomena berlarutnya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng sebagai salah satu alasan.
“Faktanya, kepercayaan terhadap Presiden tak kurang dari 75 persen. Kepuasannya juga begitu, meski sempat menurun,” kata Pengamat Hukum Masriadi Pasaribu, merujuk pada hasil terbaru lembaga survei Indikator dan SMRC, Senin (23/5/22).
Baca Juga: Ini Manfaat yang Didapat Saat Berbelanja Online
Menurut advokat dari kantor hukum Masriadi & Renhad Pasaribu, banyak faktor yang menyebabkan kepercayaan dan kepuasan terhadap Jokowi tetap terjaga. Di antaranya, kinerja tiga lembaga dalam menjalankan fungsi eksekutif di bidang penegakan hukum.
“Kinerja KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian yang profesional dan independen dalam menangani masalah masyarakat tak bisa diabaikan,” ujarnya.
Dia menyatakan, kinerja KPK sepanjang tahun 2022 terbilang efektif. Terhitung hingga bulan Mei, tercatat sudah 5 kepala daerah yang ditangkap dan dijerat pasal tindak pidana korupsi.
Baca Juga: Lestarikan Alam dengan Cara Nuswantara
Selain itu, lanjutnya, langkah KPK dalam upaya pencegahan dan pendidikan anti korupsi juga disebut lebih bergema dengan melibatkan banyak instansi dan elemen, termasuk partai politik.
"Perlu diakui semua ini hasil kepemimpinan Firli Bahuri yang tidak elitis, terbuka terhadap semua pihak, namun tetap independen," tandasnya.
Begitu juga kinerja lembaga Kejaksaan. Di bawah pimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin, kejaksaan menjelma jadi lembaga kuat dan terpercaya dengan sejumlah gebrakan.
Baca Juga: Irjen Kemenkumham Cek Progres Pembangunan Rutan Semarang Tahap ke 2
Kejaksaan dianggap berhasil mengungkap, kasus besar yang merugikan masyarakat, termasuk kasus mafia minyak goreng.
“Di sini kita menyaksikan bagaimana prinsip keadilan berdasar hati nurani benar-benar diterapkan,” ungkapnya.