Atasi Tanggul Citarum Kritis, Anntara Bakal Surati Presiden

SATUARAH.CO - Demi mendorong agar ada percepatan dalam mengatasi perbaikan tanggul Sungai Citarum yang sudah sangat kritis, Aliansi Wartawan Utara (Anntara) bakal bersurat ke Presiden RI Joko Widodo.

Menurut Rahman Teguh, Ketua Anntara, hal itu dilakukan dalam kerangka membantu kinerja Pj. Bupati Bekasi Dani Ramdan yang sedang berupaya mengatasi tanggul-tanggul sungai yang sudah kritis, seperti tanggul Sungai Citarum.

Baca Juga: Perbaiki Tanggul Citarum, BBWS-Pemkab Bekasi Sepakat Minta Anggaran ke Kementerian PUPR

Sebab kata dia, perbaikan tanggul Sungai Citarum berada di kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Rahman Teguh menambahkan, tanggul kritis di pesisir Sungai Citarum perlu penanganan serius dan cepat. Namun, dia berujar, apabila dibiarkan maka akan jebol kembali seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Pebayuran.

Kata Rahman Teguh, Pj. Bupati Bekasi Dani Ramdan sudah berupaya dengan berdiskusi bersama BBWS Citarum, agar dapat dipercepat penanganannya, perlu dukungan dari warga Kabupaten Bekasi.

Baca Juga: Dukung Pelaksanaan PON, Menpora akan Berkantor di Papua

"Kami mewakili warga Kabupaten Bekasi terutama warga Cabangbungin yang selalu dihantui rasa ketakutan lantaran tanggul Citarum yang amat sangat kritis. Kami dari Anntara akan bersurat ke Presiden Jokowi berharap ada tindakan cepat ada perbaikan tanggul kritis," kata Rahman Teguh kepada satuarah.co, Sabtu (25/9/21).

Dia mencontohkan, tanggul sungai Citarum yang kritis berada di wilayah Kecamatan Cabangbungin sampai saat ini belum ada perbaikan, padahal kritisnya tanggul itu terjadi sejak tahun 2018 lalu.

Baca Juga: Soal Laporan Warga Pemilik Bangunan di Tarumajaya, Komnas HAM Surati Pj Bupati Bekasi

"Anntara turut mendukung kinerja Pj. Bupati Bekasi dengan bersurat ke Presiden, jangan sampai terjadi jebol, baru ada perhatian dan itu tidak dinginkan, ini sudah persoalan nyawa khalayak orang banyak," tandasnya.

Pembina Anntara Misra SM menambahkan, persoalan tanggul Citarum kritis sudah seharusnya ada penanganan serius dari pemerintah. Diyakini Misra, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mampu mengatasi perbaikan tanggul akan tetapi sayangnya Sungai Citarum bukan domainnya Pemkab Bekasi.

"Karena ini kewenangan BBWS di bawah naungan Kementerian PUPR jadi meski Presiden yang memerintahkan agar ada penanganan cepat," ujarnya.✓