SA Institut Apresiasi Langkah KPK OTT Kepala Daerah

SATUARAH.CO – Direktur Solusi dan Advokasi Institut (SA Institut), Suparji Achmad mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan berbagai Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala daerah yang diduga korupsi.

Menurut dia, hal itu menandai bahwa KPK progresif dan produktif. "Terkait dengan OTT kepala daerah yang terjadi akhir-akhir ini tentunya kita berikan apresasi kepada KPK,” kata Suparji dalam keterangan persnya, Jumat (21/1/2022).

Suparji Achmad mengatakan, penegakan hukum tersebut sangat progresif dan produktif dalam memberantas korupsi.

Baca Juga: Sebut Arteria Bukan Nasionalis Sejati, Ace: Pernyataannya Menimbulkan Kekecewaan Masyarakat Sunda

Suparji menilai maraknya OTT Kepala Daerah tidak terlalu mengejutkan. Karena jika melihat faktanya praktek pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, perizinan itu masih belum bersih dari praktek korupsi, gratifikasi dan suap.

"Di sisi lain kita bisa lihat pendapatan kepala daerah dibandingkan dengan kebutuhan, keperluan dan pengeluaran yang harus ditanggung. Apakah bisa berimbang antara pendapatan dengan kebutuhan sehari hari dan mobilitas politiknya. Belum lagi bicara tentang investasi politik dulu atau proyeksi politik di masa yang akan datang," katanya, dilansir satuarah.co dari telusur.co.id.

Barangkali, kata dia, apabila KPK punya energi dan stamina yang terjaga  maka akan  bisa lebih banyak lagi melakukan OTT.

Baca Juga: Danrem 051 Wijayakarta Tinjau Lokasi Penimbunan Sampah di Babelan Kota

Baca Juga: Pantau Penjualan Minyak Goreng Satu Harga, Ini Penjelasan Kadisdagperin Kota Bekasi

"KPK dalam memberantas korupsi, termasuk kepala daerah harus tegak, tegas dan tuntas. Tegak artinya independen dan semata-mata tegak menurut hukum. Tegas artinya tidak ragu ragu dalam mengambil tindakan hukum dan  tuntas, artinya sampai ke akar-akarnya sehingga tidak terulang lagi. Kemudian dakwaan dan tuntutan harus seberat-beratnya sehingga menimbulkan efek jera, memberantas korupsi, mengatasi praktek korupsi di masa yang akan datang," bebernya.

"Selain itu, sistem politik harus diperbaiki. Karena perlu diakui bahwa ongkos politik yang mahal juga memicu perilaku koruptif," pungkasnya. √