Nilai PTS Tak Kalah dengan PTN, Ini Menurut Rektor Unindra

SATUARAH.CO - Pemikiran masyarakat yang menganggap perguruan tinggi terbaik adalah yang dikelola oleh negara atau perguruan tinggi negeri (PTN), terus berkembang. Bahkan demi diterima di PTN, masyarakat rela melakukan apa pun. Termasuk melanggar hukum yang misalnya melakukan suap.

Rektor Universitas Indraprasta PGRI (Unindra), Sumaryoto memandang paradigma masyarakat mengenai perguruan tinggi saat ini, sesungguhnya telah keliru. Sebab, perguruan tinggi terbaik bisa saja yang dikelola oleh swasta atau perguruan tinggi swasta (PTS). Ini yang menurutnya terjadi di luar negeri, namun justru tak diketahui.

"Perkara memilih perguruan tinggi itu, kalau berpikir secara rasional tidak ada beda sebetulnya. Apalagi di luar negeri, bahkan di Amerika itu yang namanya Harvard itu pun swasta, perguruan tinggi yang paling bagus swasta malah," kata Rektor Unindra Sumaryoto, Sabtu (28/1/23).

Baca Juga: Ini Dia Tips Jaga Kesehatan di Musim Hujan

"Jadi artinya, tidak menjamin negeri itu lebih baik. Apalagi kalau bicara lulusan, itu bergantung orangnya. Dasarnya pintar ya pintar, dari manapun berasal," ujar Rektor Unindra. 

Menurut Sumaryoto, pemahaman yang salah tentang perguruan tinggi ini, seperti halnya dengan pandangan masyarakat bahwa profesi terbaik ialah pegawai negeri sipil (PNS). Yang padahal, kata dia, hal itu tidak sepenuhnya benar.

"Ini kan masalahnya culture di Indonesia ya, seperti halnya menjadi pegawai negeri, kan keren. Itu ya sama," ungkap Sumaryoto.

Baca Juga: Masyarakat Diminta Waspada, BMKG: Indonesia Akan Mulai Alami Periode Transisi dari Musim Hujan ke Kemarau

"PNS bisa dapat (uang) pensiun. Dimana-mana bisa dapat pensiun. Pensiun PNS itu sebetulnya uang sendiri yang ditabung. Sama dengan pegawai swasta yang dapat pensiun, ada asuransi pensiun. Itu kan sama, dipotong tiap bulan," tandasnya.

Terlebih, kembali ke PTN dan PTS, saat ini institusi yang mengurusi perguruan tinggi menurut Sumaryoto sudah tak dibedakan antara PTS dengan PTN. Seperti Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) yang tidak ada lagi. Berganti dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), yang tugasnya membawahkan PTN maupun PTS.

"Kemudian di tingkat birokrasi misalnya, Direktorat Pembelajaran Kemahasiswaan, tidak dipisahkan untuk PTS dan PTN tidak ada. Karena sebetulnya dikotomi itu muncul terkait masalah pengelolaan aset, kekayaan milik perguruan tinggi. Kalau swasta yayasan, negeri ya milik negara. Itu saja," papar Sumaryoto.

Baca Juga: Melihat Kondisi SDN Sukawangi 03 yang Rusak Berat, Ini yang Bakal Dilakukan Legislator Kabupaten Bekasi

"Aturannya sama, tentang akreditasi, model pembelajaran. Tidak ada yang berbeda," lanjut dia.

Keunggulan PTN sendiri, kata Sumaryoto, hanya terletak pada biaya kuliah yang murah. Namun, saat ini menurutnya hal itu sudah tidak berlaku.