SATUARAH - PT. PLN (Persero) sedang disorot karena adanya pemadaman listrik secara bergilir terjadi di pulau Jawa, sejak 2 Maret sampai sekarang jadwal pemadaman listrik terus bergilir tepatnya Rabu (24/3/21), pemadaman terjadi di Jogjakarta. Menariknya permasalahan pemadaman ini beragam alasan yang disampaikan UP3 masing-masing wilayah PT PLN.
Menanggapi permasalan ini,
Sekjen Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) Ridwan Hanafi mengatakan, sejak awal Januari 2021 ancaman pemadaman ini sudah didapatkan informasi jauh sebelumnya. Hal ini terjadi akibat PLN kekurangan pasokan batubara akibat beberapa faktor di antaranya faktor internal adalah pengelolaan managemen yang amburadul memberi dampak konstribusi yang cukup besar kelalaian PLN faktor utama diatas 70 persen, kemudian disusul faktor internal yaitu cuaca dan kenaikan harga batubara, ini kontribusinya sekitar 30 persen.
"Maka dari itu, sejak awal kami LRJ
mengkritisi lambatnya PT. PLN mengambil langkah-langkah strategis dan terkesan saling lempar tanggung jawab. Misalnya ketika terjadi pemadaman, dilempar masalah ini ke masing-masing unit PLN di wilayah, kemudian terjadi kelangkaan batubara dilempar tanggungjawab ke entitas PT. PLN," beber Ridwan, Rabu (24/3), saat aksi di depan Kantor PLN Pusat, Jalan Trunojoyo Blok M-I No.135, Jakarta Selatan seraya mengatakan, dirinya sendiri melihat pola
managemen PT. PLN ini agak lucu.
Sebelumnya Ridwan Hanafi meminta Dirut PT. PLN Zulkifly Zaini bertanggung jawab dan menyampaikan secara terbuka permasalahan pemadaman ini kepada Presiden Jokowi dan DPR RI.
Dia menilai pihak PT. PLN terkesan menutup-nutupi permasalahan yang terjadi sesungguhnya. Ridwan mengungkapkan adanya kompleks persoalan PT. PLN ini, Laskar Rakyat Jokowi hari mendatangi gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, memberikan apresiasi kepada Komisioner dan seluruh jajaran KPK atas terungkapnya kasus suap pajak yang melibatkan salah satu perusahaan batubara PT. Jhonlin Baratama yang bergerak di sektor batubara.
"Ini adalah langkah awal mengungkap kartel mafia batubara dan berharap KPK menelusuri Perusahan-perusahan lain yang bergerak di sektor ini, sebagai bentuk dukungan LRJ menyerahkan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan bisnis batubara yang di duga dokumen yang diserahkan tersebut melibatkan sejumlah oknum-oknum pejabat di PT. PLN," ungkap.Ridwan.
Sejatinya, lanjut Ridwan, PLN adalah Perusahaan BUMN yang mendapatkan kuasa menguasai sistem listrik di Indonesia. Meski demikian, perusahaan ini juga langganan subsidi pemerintah, punya utang menumpuk, dan beberapa direktur utamanya masuk tersangkut masalah hokum sebelumnya. "Kita tunggu saja," tandasnya.
