Forum Sekjen Cipayung Plus Hadiri Launching RDP dan Refleksi Akhir Tahun

SATUARAH.CO - Peresmian Rumah Demokrasi Pancasila (RDP) dilangsungkan langsung oleh berbagai Sekjen Pusat OKP Cipayung Plus dan Direktur Eksekutif Youth Democration Watch. Acara yang digelar Jumat 30 Desember 2022 berjalan dengan baik dan lancar.

Peresmian RDP di jalan Pulomas 1C No 6 Jakarta dibarengi dengan agenda doa bersama, santunan anak yatim dan refleksi akhir tahun.

Michel Anggi selaku Koordinator Rumah Demokrasi Pancasila (RDP) memberikan pandangan bahwa ruang demokrasi dalam pembangunan negara harus terus dirawat dan dimaksimalkan oleh para mahasiswa agar pembangunan berjalan dengan baik tanpa memberikan dampak negatif kepada masyarakat di akar rumput.

Baca Juga: Pedagang Terompet Musiman Bermunculan di Tambun Utara

“Rumah Demokrasi Pancasila ini didirikan sebagai wadah bagi jaringan Aktivis Pro Demokrasi dalam menelurkan gagasan-gagasan yang dapat membawa manfaat bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Anggi, Sabtu (31/12), saat keterangan Persnya.

Dalam pertemuan tersebut, Rumah Demokrasi Pancasila yang dikoordinatori oleh Michael Anggi juga menyelenggarakan Refleksi Akhir Tahun dengan tema "Gerakan Mahasiswa dan Masa Depan Demokrasi Indonesia.

Baca Juga: Sejumlah Elemen Masyarakat Bersinergi Gelar 'Kolaborasi Jaringan Telusur 2022'

Tak tanggung-tanggung, kegiatan ini di Narasumberi oleh para Sekjen Cipayung Plus antara lain Sekjen KMHDI, Hikmahbudhi, Hima Persis, HMI, PMII, IMM, KAMMI, PMKRI dan GMNI. 

“Kita bersepakat bahwa perjalanan menuju pesta pemilu di Indonesia harus dijalankan dengan baik tanpa menimbulkan efek polarisasi di masyarakat. Banyak catatan yang kita temukan dan rasakan dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu yang pada akhirnya membuat masyarakat terpecah belah akibat ruang demokrasi yang tidak harmonis dan netral," tandas Ravindra Sekjen Hikmahbudhi

Baca Juga: Imigrasi Cetak PNBP Rp 4,5 Triliun dan Sederet Terobosan Layanan di Tahun 2022i7i

“Artinya dalam hal ini penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu perlu mengevaluasi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada pemilu 2019, regulasi dari tingkat pusat sampai bawah perlu menjunjung tinggi kemanusiaan dan netralitas yang baik agar masyarakat merasakan pesta demokrasi yang berkeadilan,” ujar Zaki Nugraha Sekjen IMM .

Selanjutnya, kita pun bersepakat untuk menolak terkait referensi pemilu. Karena akan banyak hal yang akan dikorbankan.

“Selain itu, ke depan partisipasi publik khususnya aktivis mahasiswa perlu dimasukkan secara masif dalam proses pembangunan sebagai penunjang pembangunan berkelanjutan. Disadari atau tidaknya pengesahan RKUHP menjadi UU itu memberikan indikator bahwa minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi,” tutur Hafidh Fadhlurrohman Sekjen Hima Persis.

“Kami sangat bangga dan bahagia dengan hadirnya ruang bersama ini, mudah-mudahan RDP ini bukti dari setiap elemen untuk membangun ruang kolaboratif yang tidak hanya diresmikan secara normatif saja, tetapi akan memberikan dampak positif ke berbagai aspek melalui berbagai agenda yang telah direncanakan sebagai bentuk perkumpulan mahasiswa dalam menghidangkan Sumber Daya Manusia (SDM) ke depan yang lebih mapan dan berintegritas. Serta rumah ini akan menjadi garda terdepan dalam memberikan wawasan demokrasi, pancasila, serta arti pentingnya partisipasi publik dalam proses pembangunan negara,” tandas Reza Reinaldi selaku Direktur Eksekutif Youth Democration Watch. √