SATU ARAH - Untuk mencegah dan menanggulangi tanggul Sungai Citarum yang rawan jebol, Karang Taruna Kecamatan Pebayuran meminta kepada BPBD Kabupaten Bekasi menyiapkan tanaman yang mampu menanggulangi tanggul yang kritis.
Hal tersebut disampaikan Ketua Karang Taruna (Katar) Kecamatan Pebayuran, Hamdan Arrasyid saat pelatihan Pemberdayaan Penghasilan Warga Terdampak Bencana yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, di Hotel Swiss Belinn, Jababeka, Cikarang, Senin (13/9/21).
Baca Juga: BPBD Kab Bekasi Gelar Pelatihan Pemberdayaan Terdampak Bencana
"Di Pebayuran ada 36 titik tanggul Citarum yang kritis. Ini tugas kita semua untuk memperbaiki dan memulihkan tanggul kritis, masyarakat dan pemerintah harus saling kerjasama," kata Hamdan.
Hamdan mengatakan, untuk menanggulangi tanggul Citarum yang kritis, dibutuhkan keseriusan dari pemerintah. Sebab kata dia, jika kejadian tanggul jebol terulang lagi, maka akan berdampak terhadap perekonomian, lingkungan dan juga trauma di masyarakat.
"Yang dirugikan tentu bukan hanya masyarakat, semua pihak pasti rugi. Pemeliharaan atau pendanaan Tanggul Citarum memang bukan kewenangan Pemkab Bekasi, tetapi Pemkab Bekasi juga harus membangun komunikasi dengan pihak yang berwenang dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum," terang Bule sapaan akrab Hamdan Arrasyid.
Dia mengatakan, Kabupaten Indramayu mampu menanggulangi perbaikan tanggul kali Cimanuk yang jebol sepanjang 20 meter dalam waktu singkat dan dikerjakan secara permanen. Namun kata dia, tanggul Sungai Citarum yang jebol belum diperbaiki secara permanen.
"Narasumber yang juga Sekretaris BPBD Kabupaten Indramayu menyampaikan kalau diwilayahnya juga mengalami hal yang sama, yakni tanggul kali Cimanuk jebol. Namun berkat koordinasi dengan pihak BBWS, tanggul yang jebol dapat diperbaiki dengan waktu yang singkat. Tapi kenapa Kabupaten Bekasi tidak bisa? Ada apa?," ujarnya seraya bertanya.
Untuk menghindari kejadian serupa terulang lagi, Hamdan meminta Pemkab Bekasi lebih pro aktif melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
"Yang paham daerah rawan bencana kan BPBD, tentunya sudah paham betul dengan kondisinya. Sekarang ini menurut saya, jangan lagi bicara kewenangan siapa atau tanggungjawab siapa. Sekarang ini mari sama-sama kita tangani jangan sampai kejadian serupa terulang lagi," pungkasnya. √
Artikel Terkait
Target Herd Immunity Desember 2021, Pemkab Bekasi Bikin Strategi Gerai Vaksinasi Per RW