Miris, Ini Penuturan Para Guru Swasta di Kab. Bekasi Soal Honor Mereka

SATU ARAH - Keceriaan guru honorer dengan guru swasta terpaut jauh. Untuk itu, Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan diminta memperhatikan para guru honorer yang mengajar di sekolah-sekolah swasta. Perhatian diarahkan untuk memastikan keadilan kesejahteraan tenaga pendidik di lingkup pendidikan.

Ditemui di bilangan Sukatani, Kabupaten Bekasi, pemerhati pendidikan H. Awih Kusbini kepada satuarah.co mengatakan, sampai saat ini guru-guru honorer yang mengajar di sekolah-sekolah swasta sudah tidak mendapatkan honor dari pemerintah daerah. Sementara guru honorer digaji Rp 2,1 juta.

“Di Sukatani, guru SD swasta masih ada yang mendapatkan honor antara Rp 200 ribu hingga Rp 400 ribu per bulan dari yayasan. Padahal UMK di Kabupaten Bekasi pada 2021 sebesar Rp 4,7 juta,” kata Awih yang juga selaku Penasehat Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Bekasi, Rabu (1/9/21).

Salah satu SD swasta di wilayah Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, saat ini masih eksis di bawah yayasan. Namun sangat memilukan tatkala mengintip kesejahteraan guru setempat. Meski gaji minim, mereka tetap bekerja karena panggilan hati sekaligus karena misi kemanusiaan.

“Ini memang sudah menjadi panggilan hati. Kami mengajar demi kemanusiaan, berjuang untuk pendidikan generasi,” kata salah satu guru yang enggan disebut namanya.

Bahkan ia mengaku tidak mampu untuk sekadar menyebut berapa gajinya per bulan. Kondisi keuangan pendidikan di yayasan itu membuat ia tak tega berbicara mengenai gaji.

"Kami sendiri malu menyebut berapa gaji guru di sini. Mohon maaf, tidak usah disebutlah. Yang jelas masih sangat jauh dari layak,” ucapnya dengan nada santun.

Sumber dana operasional utama guru swasta mengandalkan dari yayasan. Selain itu, terbantu dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Untuk bantuan-bantuan lain tidak ada, DAK (dana alokasi khusus) tidak dapat, karena bantuan DAK ini sasarannya untuk sekolah negeri.

“Banyak sekolah swasta kondisinya memprihatinkan. Butuh bantuan dari pemerintah,” ujarnya.

Seperti diketahui, wabah virus Corona tidak cuma mengancam ekonomi para pelaku UKM, pekerja harian, buruh, dan ojek online, namun para guru swasta juga sangat berimbas. Mereka terancam tidak gajian selama wabah masih berlangsung dan sekolah masih diliburkan.

Devri (34), seorang guru swasta di Kecamatan Cikarang Timur, menceritakan, selama ini gaji untuk guru swasta sangat bergantung pada pembayaran SPP peserta didik. Tidak seperti guru PNS atau guru honorer di sekolah negeri, yang gajinya ditanggung pemerintah.

"Gaji guru swasta hanya bersumber dari pembayaran SPP siswa," tuturnya.

Dikatakan Devri, untuk guru di sekolah swasta besar, mungkin tidak ada masalah. Yayasan besar biasanya punya dana memadai untuk tetap menggaji para pengajarnya. Sistem pembayaran SPP di sekolah swasta besar juga kebanyakan sudah lewat bank. Sehingga, saat siswa diliburkan, iuran SPP tidak begitu tersendat.

Sedangkan untuk sekolah swasta kecil, kemampuan dananya sangat minim. Sudah begitu, pembayaran SPP-nya masih dilakukan secara tunai. "Saat sekolah diliburkan, pembayaran SPP pun terancam libur. Apalagi untuk sekolah tingkat SMP, yang pembayaran SPP-nya dilakukan anak, bukan orang tua. Saat sekolah libur, otomatis tidak ada pembayaran SPP," ujarnya.✓