SATU ARAH - Koalisi Rakyat Bekasi yang terdiri dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di antaranya LSM Sniper, Benteng Bekasi, Barak, GMBI dan Singa Bekasi menggeruduk Kantor DPRD Kabupaten Bekasi. Kedatangan mereka menuntut para anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang tergabung dalam Panitia Pemilih (Panlih) Wakil Bupati agar segera mundur.
Dengan mengedepankan Protokol Kesehatan (Prokes), perwakilan puluhan masyarakat itu menyampaikan aspirasinya dan berorasi di depan gedung DPRD Kabupaten Bekasi Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, dengan membentang beberapa spanduk bertuliskan “Mosi Tidak Percaya, Dewan Mundur…!!!”
Ebong Hermawan dari perwakilan Singa Bekasi saat berorasi menyampaikan pernyataan/mosi tidak percaya :
- DPRD Kabupaten Bekasi tidak produktif membuat regulasi daerah
- DPRD Kabupaten Bekasi tidak memiliki sense of crisis selama pandemi corona
- DPRD Kabupaten Bekasi “gagal” menjalankan konstitusi dalam pilwabup Bekasi.
“Kami merasa prihatin menyaksikan kinerja DPRD Kabupaten Bekasi, selama ini hanya memperjuangkan untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya sehingga mengabaikan tugas fungsinya sebagai wakil rakyat," ujar Gunawan, Ketua LSM Sniper.
“Kami yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Bekasi menuntut :
- Seluruh anggota DPRD Kabupaten Bekasi harus mundur
- Panitia pemilihan (Panlih) Wakil Bupati (Wabup) harus bertanggung jawab atas gagalnya pemilihan Wabup Bekasi dan mengembalikan dana APBD yang telah digunakan,” tegasnya.
Di sela orasi, mereka meneriakkan seruan agar Mustakim, Ketua Panlih Wabup saat itu agar mundur dan ditangkap.
Gunawan mengingatkan dan memastikan bahwa apa yang dilakukan hari ini hanya baru sebatas pemanasan yang nantinya persoalan ini akan digiring sampai ke penegak hukum.