SATUARAH - PT. PLN Batubara merupakan anak perusahaan PT. PLN (Persero) yang terbesar milik negara, seharusnya memberikan contoh yang baik dalam memegang komitmen bisnis dengan mitra dan bukan malah mempersulit mitra dengan berbagai macam alasan SOP atau GCG yang dipakai untuk menutupi adanya kepentingan kelompok tertentu atau karena arogansi.
Laskar Rakyat Jokowi menyampaikan tuntutannya yakni mendesak KPK agar mengusut adanya dugaan kartel mafia Batubara di PT. PLN Batubara, yang diduga melibatkan oknum-oknum pejabat PT. PLN (Persero) dan PT. PLN Batubara.
"Mendesak Menteri BUMN, untuk segera mencopot atau memecat saudara Kemal sebagai Dirut PLN Batubara, dikarenakan tidak memiliki kemampuan leadership dan tidak cakap menjalankan visi misi Bapak Presiden Jokowi, mengingat PLN Batubara adalah perusahan Negara yang berdaulat di bidang Energi Hulu yang sangat vital," tegas Koordinator aksi Billy Hartono, Rabu (24/2), saat aksi di Kantor PLN Batubara, Jalan Warung Buncit Raya No. 10, Jakarta Selatan.
Dikatakan, kondisi PLN saat ini mengalami krisis pendisribusian batubara yang akan berdampak pada sejumlah PLTU di Jawa, mengalami pemadaman listrik. Dalam situasi seperti ini justru berbuntut adanya dugaan permainan para kartel yang berselingkuh dengan oknum pejabat PLN BB, demi meraup keuntungan di saat kondisi negara mengalami berbagai musibah bencana alam maupun wabah virus corona.
"Apa yang telah dilakukan Dirut Kemal, sangat mencoreng PT. PLN Batubara dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari Mitra Bisnis, terutama Mitra Bisnis di PLN Group. Hal ini sangat kontrakdiktif dengan apa yang sudah dihimbau oleh Presiden Jokowi, yang mana telah berupaya menarik Investor agar mau berbisnis di Indonesia dengan menawarkan berbagai macam kemudahan, termasuk menandatangani Omnibus Law, tujuannya agar Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain dalam menarik minat Investor," tandasnya.