SATUARAH - PT. PLN Batubara merupakan anak perusahaan PT. PLN (Persero) disinyalir sedang bermasalah dengan para mitranya dengan beralasan ada standard operating procedure (SOP) dan Good Corporate Governance (GCG) yang belum dijalankan.
Koordinator Aksi Aliansi Pemuda Mahasiswa Untuk Rakyat, Billy Hantono mengatakan, pihaknya mendesak KPK agar mengusut adanya dugaan kartel mafia Batubara di PT. PLN Batubara, yang diduga melibatkan oknum-oknum pejabat PT. PLN (Persero) dan PT. PLN Batubara.
"Mendesak Menteri BUMN, untuk segera mencopot atau memecat saudara Kemal sebagai Dirut PLN Batubara, dikarenakan saudara Kemal diduga tidak memiliki kemampuan leadership dan tidak cakap menjalankan visi misi Bapak Presiden Jokowi, mengingat PLN Batubara adalah perusahan Negara yang berdaulat di bidang Energi Hulu yang sangat vital," kata Billy, Senin (15/2), saat aksi di depan Kantor PLN Batubara, di Jalan Warung Buncit Raya, Pancoran, Jakarta Selatan.
Menurutnya, apa yang dilakukan Dirut PLN Batubara, Kemal sangat mencoreng PT. PLN Batubara dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari Mitra Bisnis, terutama Mitra Bisnis di PLN Group.
Hal ini, lanjutnya, sangat kontrakdiktif dengan apa yang sudah diimbau oleh Presiden Jokowi, yang mana telah berupaya menarik investor agar mau berbisnis di Indonesia dengan menawarkan berbagai macam kemudahan, termasuk menandatangani Omnibus Law.
"Kondisi PLN saat ini mengalami krisis pendistribusian batubara yang akan berdampak pada sejumlah PLTU di Jawa, mengalami pemadaman listrik dalam situasi seperti ini justru berbuntut adanya dugaan permainan para kartel yang berselingkuh dengan oknum pejabat PLN Batubara," paparnya
"Hal itu diduga demi meraup keuntungan di saat kondisi Negara kita mengalami berbagai musibah bencana alam maupun wabah virus corona. Padahal tujuan Omnibus Law yang sudah disetujui pemerintah dengan parlemen adalah untuk menarik investor sebanyak-banyaknya. Jika ada permainan begini, investor bagaimana mau masuk?" tukasnya.