Seyogianya menurut H. Yaman, ini harus menjadi pembahasan serius di internal Disnaker, dari mulai kepala seksi, kepala bidang dan nomenklatur harus bersinergi, mulai program pemagangan hingga penempatan.
"Yang tidak kalah penting, harus ada upaya merevitalisasi fungsi balai latihan kerja (BLK). Karena melalui BLK dapat menciptakan tenaga kerja terampil, tidak hanya untuk sektor riil dan informal saja, tapi mampu mencetak wirausahawan mandiri yang handal. Kemudian lulusannya bisa disalurkan pada program vendorisasi binaan antara Disnaker dengan pihak perusahaan Kawasan Industri," imbuhnya.
Bahkan, kata Ketua Forum Masyarakat Jasa Konstruksi (FMJK) Kabupaten Bekasi ini, Bupati Eka Supria Atmaja sudah mencontohkan dengan turun langsung meresmikan program pemagangan antara PT. Mitsubishi Kramayudha Indonesia (MKI) dengan pihak SMK di Kabupaten Bekasi belum lama ini.
"Apa yang dilakukan Bupati adalah prototipe yang harus segera diambil alih Disnaker, menjadi ranah dan tanggung jawabnya sebagai leading sektor ketenagakerjaan," tegasnya.
Coba baca tulisan yang dibawa Demonstran dan terpampang, apakah hal itu adalah hasil dari Audit Kinerja dari Masyarakat sampai meminta Bupati memecat Kadisnaker"kata H.Yaman Edie Bair, menjelaskan ke awak media jumat sore di Cikarang Utara (04-05-2020)
sampai ada tulisan seperti itu, berarti ada kinerja yang kurang Maksimal dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi. (JS)