SATU ARAH - Tokoh masyarakat (Toma) Kabupaten Bekasi wilayah Utara, H. Obing Fachrudin mendukung pernyataan Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, soal belum saatnya rencana pemekaran wilayah Kabupaten Bekasi.
Menurut H. Obing, sudah benar bahwa rencana pemekaran wilayah Kabupaten Bekasi belum saatnya dilakukan. Mungkin salah satu alasannya, kata H. Obing, karena tidak tertuangnya dalam Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi 2017-2022.
"Menurut saya, upaya ini bisa saja lemah, walaupun rencana tersebut sedang dibahas oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), karena Bupati Eka mengaku, sejauh ini belum ada pembahasan apapun terkait pemekaran Bekasi Utara bersama dengan Pemprov Jabar. Bahkan kata Bupati Eka, masyarakat yang menggagas pemekaran belum berkoordinasi dengan Pemkab Bekasi," tutur Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bekasi ini kepada satuarah.co, Rabu (2/12/2020).
Terpisah, tokoh masyarakat Desa Sukatenang, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi Ir. Yasmanto Hadi berpendapat, spirit pemekaran wilayah harus bottom up, harus dari bawah ke atas.
Arrtinya sambung Yasmanto, harus sporadis mendapatkan dukungan tokoh masyarakat utara, Kades, Kadus, Alim Ulama, Cendikia dan segenap elemen masyarakat Bekasi wilayah Utara lainnya.
"Kenapa hal ini penting dilakukan? Untuk menghindari penilaian bahwa pemekaran murni berangkat dari keinginan Masyarakat Bekasi Utara, bukan didorong oleh masalah politis, atau sekelompok orang, yang menginginkan kepentingan," tandas Yasmanto.
Menurut Yasmanto, yang perlu dipersiapkan selanjutnya, bilamana spirit di atas sudah terbangun, maka Bupati Bekasi sebagai kepala daerah membentuk Panitia Persiapan Daerah Otonomi Baru (PPDOB).