SATUARAH.CO - Hampir genap 1 tahun kepemimpinan Indonesia berada di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Rentetan program dan kebijakan yang telah membanjiri wacana publik sejak pemilu 2024 hingga sekarang, akan menjadi batu pijak untuk menilai watak kepemimpinan serta arah bangsa ini kedepan.
Mulai dari program Asta Cita yang diwujudkan dalam bentuk program Food Estate dan hilirisasi energi, ditambah lanjutan proyek warisan Jokowi seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan 226 Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga warisan utang yang menumpuk.
Dalam rilis yang diterima redaksi satuarah.co menyebutkan, banyak sekali catatan yang bisa dilihat seperti soal prioritas penyusunan APBN 2025 dan rencana APBN 2026 yang tidak menggambarkan alokasi anggaran yang optimal, disiplin fiscal dan tetap tingginya ketergantungan terhadap utang membuat arah pembangunan Indonesia menjadi tidak menentu.
Berikutnya seperti munculnya program-program prioritas tanpa kajian dan persiapan yang yang matang seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih dan Program 3 Juta rumah yang diduha menimbulkan banyak sekali problem di lapangan dan membuat masalah baru.
Baca Juga: Pemprov Banten Bersedia Jadi Tuan Rumah HPN 2026, Surat Resmi Sudah Diteken Gubernur Andra Soni
Iklim investasi yang cenderung memburuk yang berakibat langsung masifnya PHK massal, ketiadaan jaminan lapangan kerja, upah murah, hingga semakin banyaknya status pekerja informal yang rentan jatuh dalam lubang kemiskinan, Omnibus law Ciptakerja yang digadang-gadang dapat menjawab segala persoalan ketenagakerjaan justru berbalik menjadi boomerang bagi kelas pekerja.
Tidak seperti industri padat karya (manufaktur), proyek hilirisasi hanya akan memperparah perampasan tanah, penggusuran rumah, perusakan alam dan lingkungan bahkan eksploitasi tenaga kerja sebagaimana saat ini terjadi di hampir seluruh Proyek Strategis Nasional. Situasi ini harus segara dijawab oleh negara ditengah beban APBN yang terus membengkak akibat program prioritas yang tidak menunjukan keberpihakanya.
Kabinet dan birokrasi Pemerintahan Prabowo-Gibran yang semakin gemuk yang berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dan permasalahan koordinasi akibatnya indikasi KKN semakin meningkat, dimana banyak sekali jabatan-jabatan yang diisi oleh orang-orang yang memiliki satu jaringan, satu alumni, satu partai tanpa memperhitungkan kapasitas dan kompentensi kemampuan pengelolaan Badan ataupun Lembaga Negara, Masalah lainnya di Birokrasi dengan munculnya Geng Politik di dalam tubuh Pemerintahan Prabowo Gibran menjadi benalu yang memjauhkan Pemerintahan dengan Rakyatnya seperti adanya Geng Solo, Geng Hambalang Boys, Geng Angkatan, dan Geng-geng lainnya.
Presiden Prabowo juga memperluas peran militer dalam birokrasi sipil setelah disahkannya Undang-Undang No.3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Hal ini tampak nyata dalam semakin luasnya peran militer dalam Operasi Militer Selain Perang(OMSP) hal ini dapat dilihat dari keterlibatan militer dalam Badan Gizi Nasional, Koperasi Merah Putih serta banyak Lembaga lainya.
Ditambah adanya Batalion Teritorial Pembangunan (BTP) yang dibangun dalam rangka menyukseskan ketahanan pangan, dan pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan melalui PERPRES No 5 Tahun 2025 yang kemudian memperluas monopoli tanah dan kawasan hutan oleh negara.
Baca Juga: Tim Patroli Perintis Presisi Gagalkan Tawuran dan Lindungi Anak Muda dari Bahaya di Jalan
Berikutnya banyak sekali Lembaga-lembaga yang berdiri tidak sesuai dengan tupoksinya menangani banyak sekali persoalan seperti Lembaga Kemananan Negara yang mengurusi soal keamanan dan ketertiban Negara tetapi juga mengurusi soal banyak hal seperti ketahanan pangan, terorisme, lisensi, dll sehingga banyak fungsi Lembaga Negara yang saling tumpeng tindih birokrasi.
Dalam gelanggang Internasional, Pemerintahan Prabowo Gibran belum berani bertindak membawa Indonesia sebagai negara berdaulat di mata Internasional, negosiasi antar negara yang tidak setara masih dipertontonkan oleh Pemerintah seperti bagaimana menghadapi Perang tarif dan bagaimana ikut serta menjaga perdamaian dunia.
