SATUARAH.CO - Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia menggelar unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat. Mereka menuntut agar bisa masuk ke dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
Ribuan personel gabungan, dipimpin Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Djati Abdhy Wiyoto, berhasil mengkondisikan aksi aliansi honorer se-Indonesia itu menyampaikan pendapatnya ke DPR RI sehingga aksi berjalan aman dan lancar.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyampaikan dalam aksi itu Polda Metro Jaya melibatkan 1.394 personel gabungan.
"Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat, kami melibatkan 1.394 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro kepada awak media, Senin (3/2/25).
Baca Juga: Lewat Sekolah Energi Berdikari, Pertamina Hulu Sanga Sanga Cetak Generasi Ramah Lingkungan
Susatyo mengatakan personel gabungan tersebut terdiri atas Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait. Mereka ditempatkan di sejumlah titik sekitar Kompleks Parlemen.
"Pengamanan dilakukan untuk mencegah massa aksi masuk ke gedung DPR," ungkap dia.
Polisi juga menyiagakan pengalihan arus lalu lintas yang bersifat situasional. Susatyo mengatakan rekayasa lalu lintas diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.
Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi, dan terprovokasi.
Baca Juga: KRI Bung Tomo 357 Singgah di Sri Lanka Menuju Latihan Multinasional AMAN 25
Kemudian, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis, serta menjaga keamanan dan keselamatan.
"Personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata dan tetap menghargai massa aksi yang akan menyampaikan pendapatnya," tegasnya.
Selain itu, Susatyo mengimbau para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa. Para demonstran diminta berunjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum.
"Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas sekitaran Gedung DPR RI," pungkasnya.
