Jalankan Perintah Presiden, Kapolri Minta Anggota Polri Patuh Aturan Tribrata dan Catur Prasetya

SATUARAH.CO – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajarannya untuk menjalankan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penerapan disiplin nasional.

Personel Polri diminta menanamkan nilai-nilai yang ada di dalam Tribrata, Catur Prasetya serta aturan lain yang mengikat dalam kode etik dan disiplin Polri.

Hal itu diungkapkan Kapolri saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polri tahun 2022 di Gedung Auditorium STIK-PTIK, Jakarta Selatan, dilansir dari telusur.co.id, Kamis (3/3/2022).

Baca Juga: Jacob Ereste: Hari Raya Nyepi 2022, Tahun Baru Saka 1944, Momentum Introspeksi Diri yang Indah

"Ini perlu ditanamkan di dalam personal individu dan dikembangkan menjadi satu kebiasaan dan kita bawa menjadi disiplin nasional," ujar Listyo.

Listyo juga mengingatkan tak hanya anggota, namun istri dan anak anggota Polri juga harus patuh terhadap aturan.

Menurutnya, seluruh keluarga besar Polri memiliki aturan dan disiplin yang berbeda dengan masyarakat sipil, sehingga harus taat dan tunduk dengan aturan tersebut. "Karena itu yang membedakan TNI-Polri dan masyarakat sipil," katanya.

Baca Juga: 7 Tahun KNPI Kab Bekasi Vakum, Ini Menurut Budi Nasrullah Tanggapi Gangguan Musda ke XIV

Anggota Polri, kata Listyo, memiliki kewenangan yang berbeda dengan masyarakat sipil, namun di sisi lain ada kebebasan yang itu hanya ada di masyarakat sipil seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal ini disebabkan karena politik yang dianut Polri adalah politik negara.

"Terkait kebijakan nasional dan negara maka garisnya Polri harus mendukung kebijakan nasional, program nasional. Ini harus dipahami oleh seluruh keluarga besar kita khususnya anggota Polri," terangnya.

Oleh karena itu, apabila terjadi sesuatu dengan keluarga besar Polri, termasuk anak dan istri tentunya akan berhubungan langsung dengan posisi anggota Polri baik sebagai anggota maupun dalam organisasi.

Baca Juga: Danlanal Bandung Hadiri Rapim TNI AL 2022 Secara Virtual

Apa yang disampaikan Presiden Jokowi bahwa anggota TNI-Polri tak mengenal demokrasi sudah tepat, lantaran sudah seharusnya polisi mendukung dan mengawal seluruh kebijakan dari Pemerintah.

"Politik polisi adalah politik negara sehingga tentunya garisnya hanya satu kebijakan nasional dan negara satu nafas. Tugas kita mendukung, mengawal dan mendorong agar kebijakan negara atau nasional berjalan," katanya.