Politikus Nasdem Kritisi Usulan Menambah Masa Jabatan Presiden

SATUARAH.CO – Ketua DPP Partai NasDem, Teuku Taufiqulhadi, mengkritisi usulan menambah masa jabatan presiden yang disampaikan sejumlah petinggi partai politik. Menurutnya usulan tersebut dianggap sebagai usulan yang tidak bertanggung jawab.

"Kita tidak mampu membayangkan hanya karena ingin memperpanjang setahun atau dua tahun masa kepresidenan, lantas konstitusi mau diobrak-abrik," kata Taufiqulhadi kepada wartawan, Jumat (25/2/2022).

Staf Khusus Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tersebut memandang usulan memperpanjang masa presiden tidak setara dibandingkan antara tujuan pragmatis yang hendak dicapai para politisi  tersebut dengan kerusakan konstitusionalisme.

Baca Juga: Sekjen PDIP: Kampus di Indonesia Bisa Jadi City of Intellect

Selain itu, kata Taufiqulhadi, dilansir dari republika.co.id, usulan tersebut juga dianggap tidak konsisten dengan UU Pemilu yang sebelumnya telah disepakati.

"Jadi usul-usul perpanjangan tersebut, selain bertabrakan dengan konstitusi dan tidak konsisten dengan UU Pemilu, juga akan menghancurkan konsolidasi demokrasi kita," ujarnya.

"Usul perpanjangan masa kepresiden ini dengan cara membongkar UUD, sungguh tidak mempertimbangkan kehancuran lebih jauh dari rencana-rencana perbaikan demokrasi bangsa," imbuhnya.

Baca Juga: LKAAM Sumbar: Haram Menag Yaqut Injak Tanah Minangkabau

Langgar Konstitusi

Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat MPR RI Benny K Harman menegaskan, usulan penundaan pemilu sangat jelas melanggar konstitusi.

"Politik harus dijalankan menurut konstitusi, bukan menurut selera kekuasaan. Menurut konstitusi, pemilu dilaksanakan lima tahun sekali untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden," kata Benny di Jakarta.

Baca Juga: PAN Minta Pemilu Ditunda, Helmi Felis: Jangan Sampai Berubah Menjadi Amanat Oligarki

Dia mengingatkan semua pihak untuk patuh kepada konstitusi karena itu untuk menyehatkan demokrasi di Indonesia. Benny mengatakan, alasan penundaan pemilu dianggap tidak masuk akal karena kondisi ekonomi sosial dan politik Indonesia baik-baik saja.

Menurut survei, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi di atas 70 persen. "Ini modal untuk bisa menjalankan kalender konstitusi secara tertib," ujarnya.