Pengamat Nilai Airlangga Gagal Atasi Masalah Kedelai dan Minyak Goreng

SATUARAH.CO – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menganggap, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, gagal mengonsolidasikan kebijakan pangan dan hilirisasi sawit. Kondisi ini dibuktikan dengan berlarut-larutnya krisis minyak goreng dan melambungnya harga kedelai.

"Harusnya Kemenko Perekonomian bisa mengoordinasikan dan mengondisikan kementerian terkait agar tidak ada kelangkaan minyak goreng dan kedelai, sehingga harganya naik," kata Direktur Program INDEF, Esther Sri Astuti, dilansir dari telusur.co.id, Jumat (25/2/22).

Padahal, menurut Ester, Kemenko Perekonomian dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki kajian terkait minyak goreng dan kedelai. Masalahnya, Airlangga tidak mengambil langkah strategis dan terukur dalam mengatasi masalah ini.

Baca Juga: Mantan Ajudan Jokowi Pimpin Korem Suryakancana

"Kalau ini dibiarkan terus-menerus akan bahaya. Rakyat lapar, maka kemungkinan chaos bisa terjadi. Historically, Presiden Soekarno dan Soeharto lengser karena krisis," tegasnya.

Ester menerangkan, kelangkaan minyak goreng sejak Oktober 2021 dan mahalnya harga kedelai belakangan ini karena komoditi itu hanya dikendalikan beberapa pemain. Masalah yang sekarang terjadi pun bukanlah pertama kali di Indonesia. Dengan demikian, pasar kedelai dan minyak goreng oligopoli.

"Ketika ada pemicu sedikit, harga sawit meningkat dan penggunaan sawit dibatasi untuk biodiesel dan produsen sawit jika mau ekspor harus diolah dulu, pasti kondisi ini lebih mudah dimainkan oleh produsen minyak goreng. Seharusnya hal ini bisa dipelajari dan dikendalikan," tutupnya.

Baca Juga: Mundur dari Pencapresan, Jubir Muda PAN: Giring PSI Cuma Badut Politik

Terpisah, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah berpendapat, kegagalan pemerintah dalam menangani masalah strategis di bidang pangan dan olahan sawit karena kebijakan yang ditelurkan cenderung pro pengusaha.

"Tentu pemerintah dalam hal ini ngasih kebijakan pro pengusaha, kira-kira begitu itu penyebabnya," katanya.

Selain itu, lanjut dia, antarkementerian/lembaga terkait pun belum kompak. Mereka dinilai masih mengedepankan ego masing-masing. Imbasnya, pengawasan di lapangan buruk.

Baca Juga: Pemilu 2024: Airlangga Targetkan Golkar Kuasai Pulau Sumatera

“Pengawasannya juga kurang, kementerian pengawasannya lemah. Ego sektoral (karena) nyari sendiri-sendiri, nyari cuan,” tutupnya. √