Golkar-PAN Ingin Gabung ke Poros Islam, Nasim Khan: Utamakan Kepentingan Bangsa dan Negara

SATUARAH.CO – Wakil Bendahara Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan merespon keinginan Partai Golkar dan PAN yang ingin membangun kekuataan dan bekerjasama dengan koalisi partai-partai Islam pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024-2029.

Sebagai partai yang bersifat terbuka dan demokratis, PKB sudah tentu membuka pintu lebar-lebar bagi parpol manapun yang ingin bergabung, termasuk Golkar dan PAN.

"PKB dari awal sangat terbuka, menanggapi ajakan Waketum PAN dan wakil ketua DPP Golkar, Ahmad Doli Kurnia, juga semua partai-partai yang berazazkan Religius dan Nasionalis seperti PKS, PPP, Demokrat, Nasdem dan lainnya," kata Nasim di Nusantara I, Senayan, Jakarta Senin (20/12/2021).

Sekretaris Jenderal Majelis Pecinta Sholawat Nabi (Majelis Pesona) ini menyampaikan, koalisi alternatif 'poros Islam atau poros keummatan' bisa terwujud apabila semua pihak mengutamakan kepentingan masa depan bangsa dan negara.

BACA JUGA; Kunjungi Pengungsi Erupsi Semeru, Puan Dorong Infrastruktur Rusak Segera Diperbaiki

Namun, apabila, ketertarikan untuk bergabung dalam koalisi alternatif 'Poros Islam atau Koalisi Keummatan hanya untuk meloloskan salah satu jagoannya meraih tiket menjadi calon presiden, maka itu akan sulit terwujud.

"Tapi bila hanya (untuk) kepentingan politis dan golongan semata, maka akan susah terealisasi. Semua harus berbesar hati dan berjuang bersama," tegas Nasim, dilansir satuarah.co dari telusur.co.id.

Sebagai partai berideologi religius nasionalis yang dilahirkan oleh para kiai, ulama dan masyayikh Nahdatul Ulama (NU), salah satunya KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, atas usulan dari warga-warga NU di seluruh pelosok Indonesia. PKB, kata Nasim, tentu menjadi magnet dan penentu kemenangan di setiap gelaran Pilpres.

"Sudah terbukti, PKB selalu keluar sebagai pemenang Pilpres. Sejarah selalu mencatat PKB sebagai penentu kemenangan Pilpres," kata Nasim.

BACA JUGA; Pemkot Bekasi Targetkan 296,121 Anak Divaksin Covid 19

Pada kesempatan ini, Nasim juga menyinggung soal ambang batas presiden (presidential threshold).

Menurut dia, ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen seperti tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terlalu tinggi.

Untuk itu, kata Nasim, sebaiknya batasan PT 20 persen diturunkan menjadi 5 atau 10 persen sehingga bisa lebih memberikan ruang kompetisi dan ekspresi dalam iklim demokrasi di Indonesia.

Untuk itu, pria asal Situbondo Jawa Timur itu tidak sepenuhnya setuju apabila ambang batas elektoral pencalonan presiden menjadi 0 persen. Sebab, kata Nasim, ambang batas tetap dibutuhkan.