Ridwan Hanafi memperingatkan bahwa pemimpin yang terpilih melalui narasi politik identitas rentan terhadap praktik-praktik yang tidak transparan dan koruptif.
"Ketika seorang pemimpin terpilih bukan karena kompetensinya, melainkan karena identitas yang ia wakili, integritas dan komitmennya terhadap penegakan hukum dan kesejahteraan publik sering kali dipertanyakan," tuturnya.
Baca Juga: Ditreskrimum Bersama Satreskrim Polres Jajaran Gelar Operasi Kepolisian Kewilayahan Sikat Jaya 2024
Diskursus ini menunjukkan betapa kompleksnya isu politik identitas dalam Pilkada di Indonesia. Sementara sebagian pihak melihatnya sebagai wujud ekspresi kebebasan dalam demokrasi.
Ada kekhawatiran bahwa politik identitas akan terus memicu polarisasi dan membuka peluang bagi praktik korupsi di tingkat pemerintahan daerah.
Perdebatan tentang politik identitas dalam Pilkada menyoroti dilema besar dalam demokrasi Indonesia. Di satu sisi, identitas lokal dianggap sebagai bagian dari kekayaan budaya dan demokrasi.
Namun di sisi lain, praktik tersebut berisiko memicu perpecahan dan membuka peluang korupsi. Penting bagi masyarakat untuk lebih kritis dalam memilih pemimpin, dengan menekankan kompetensi, rekam jejak, dan visi yang jelas untuk kemajuan bersama.
"Ke depan, perlu upaya serius untuk menyeimbangkan ekspresi politik identitas dengan kebutuhan akan pemimpin yang berintegritas dan kompeten," tandasnya. √
