Kemenkumham Jateng Teken MoU dengan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Baca Juga: Kolaborasi dengan PT SCG, BUMD Kab Subang Kini Resmi Miliki Batching Plant

Lebih lanjut, biasanya setelah ada keputusan Pengadilan, perkembangan perwakilan tersebut tidak ada laporannya dan tidak terpantau.

"Dengan Nota Kesepahaman ini, diharapkan semua akan termonitor dengan baik. Artinya akan ada koordinasi yang baik antara BHP dan Pengadilan Agama terkait pengawasan perwalian anak, yang sebelumnya belum diatur secara jelas," paparnya.

Yuspahruddin juga menjelaskan, sebagai tindak lanjut dari MoU, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Unit Pusat untuk membuat aplikasi yang memfasilitasi hal ini.

Baca Juga: Akibat Banyak Nyamuk Warga Babelan Khawatir Terserang DBD, Makanya Butuh Perhatian Dinkes Kab Bekasi

Kegiatan tersebut disaksikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DI Yogyakarta Imam Jauhari, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Tengah Bambang Setyabudi, Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham DIY, Mutia Farida dan Pejabat Administrasi Kanwil Kemenkumham Jateng dan DI Yogyakarta.

Tampak juga Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Ketua Pengadilan Agama se Yogyakarta serta Notaris dan Akademisi undangan. √