SATU ARAH - Anggota DPR RI Daeng Muhammad tampil bareng Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan di acara talkhshow Diskom Cafe, Newsroom Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Komplek Pemkab Bekasi, Sabtu (11/9/21).
Diskusi santai yang dipandu Yus Ismail dan disiarkan langsung melalui live streaming Wibawamukti TV itu, Dani Ramdan menyampaikan berbagai hal terkait kondisi terkini Kabupaten Bekasi, mulai dari penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi hingga reformasi birokrasi.
Terkait kompleksitas permasalahan di Kabupaten Bekasi, Dani Ramdan mengatakan, dirinya optimistis, dengan fokus pada potensi dan kekuatan yang ada, permasalahan di Kabupaten Bekasi dapat ditangani.
"Saya tipe-nya, sejak dulu mengembangkan karir, selalu fokus pada potensi dan kekuatan. Karena kalau kita terlalu memikirkan masalah, bisa-bisa energi kita habis dan perubahan tidak terjadi. Tapi kalau kekuatannya kita dorong, otomatis masalah-masalah tersebut akan tertangani," ujarnya.
Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad mengapresiasi langkah Pj Bupati Bekasi dalam penanganan Covid-19 dan langkah-langkah menuju recovery ekonomi.
Selain itu menurutnya, persoalan mendasar yang harus dibenahi di Kabupaten Bekasi adalah tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.
"Karena output dari semua kebijakan pemerintah daerah adalah untuk kesejahteraan rakyat. Tapi hal itu tidak mungkin tercapai kalau tata kelola pemerintahannya tidak berjalan dengan baik," ujarnya.
Menurut Daeng, karena persoalan di Kabupaten Bekasi sangat beragam dan nadanya berbeda-beda. Maka dibutuhkan seorang dirigen yang dapat mengharmonikan, sehingga nada yang berbeda-beda itu menjadi terdengar indah.
Menanggapi hal tersebut, Dani Ramdan mengatakan, ada dua hal yang sedang dilakukan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bekasi, yakni dari sisi individual dan kelembagaan.
Dari sisi individual aparat pemerintahan, dirinya melakukan review ulang terhadap pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV strategis.
"Dari situ saya melihat, ada yang sudah mengambil inisiatif, ada yang cepat dan ada yang belum. Hasil evaluasi ini sedang saya rumuskan dalam rencana penataan pejabat struktural. Eselon II, III dan IV yang diawali dari eselon II," ungkapnya.
Dani menyebutkan, pembenahan juga dilakukan dari sisi kelembagaan perangkat daerah. Karena indeks reformasi birokrasinya masih terhitung rendah dan belum mencapai syarat yang sudah ditetapkan oleh MenPAN RB.
"Tentu tidak secara serentak. Saya memilih 5 perangkat daerah yang sudah memiliki kesiapan, baik dari SDM maupun rancangan reformasi birokrasinya. Ini yang akan menjadi role model bagi dinas lainnya," ujarnya.
Secara bertahap nanti, kata Dani, akan diikuti oleh 18 perangkat daerah lainnya. "Nanti dilanjutkan tahun depan untuk dinas dan kecamatan, yang harus memiliki strata sama seperti lima perangkat daerah yang menjadi percontohan," terangnya.