SATUARAH.CO - Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan dan Pembangunan (Rakortekrenbang) tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI berlangsung di Hotel Vasa Surabaya pada tanggal 4-7 Maret 2024.
Rapat ini diikuti oleh jajaran Kementerian/Lembaga dan beberapa Pemerintah Daerah se-Indonesia.
Salah satu peserta rapat adalah Pj Bupati Lebak Iwan Kurniawan yang menyampaikan tiga program unggulan pembangunan di Kabupaten Lebak.
Baca Juga: M Rian Ali Akbar, SH Pimpin DPC KAI Kota Bandar Lampung
Tiga program tersebut merupakan upaya untuk menyesuaikan pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan di daerah.
“Tiga program unggulan ini adalah peningkatan kewirausahaan UMKM dan koperasi melalui pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, peningkatan daya saing destinasi dan pengolahan pariwisata melalui pengembangan Agrowisata Cikapek," ujarnya.
"Yang ketiga, pembangunan infrastruktur ekonomi untuk konektivitas jalan melalui pembangunan flyover di beberapa ruas jalan nasional," ungkap Iwan saat memaparkan programnya dalam acara Rakortekrenbang, Senin (4/3/24).
Baca Juga: Raih Suara Teratas di PKB, Mustasar PCNU Kab Bekasi Ucapkan Selamat untuk Jibob: Semoga Amanah
Iwan Kurniawan juga berharap, semua program yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak dapat ditanggapi positif oleh Pemerintah Pusat.
“Kami (Pemkab Lebak) sebenarnya memiliki banyak program yang kami bawa dan di sini kami sampaikan semuanya dan di antaranya ada tiga yang kami prioritaskan, mudah-mudahan semua program dapat ditindaklanjuti agar pembangunan di Kabupaten Lebak semakin maju,” tutur Iwan.
Rakortekrenbang adalah pertemuan yang bertujuan untuk menyelaraskan target pembangunan antara pusat dan daerah.
Baca Juga: 800 Peserta Ikuti Lomba Kicau Burung Perkutut LPI KLH Cup 2024 Seri Pembuka
Selain itu juga sinkronisasi kebijakan pembangunan tahun 2025 yang diwujudkan dalam bentuk kesepakatan terhadap target kinerja urusan antara pusat dan daerah.
Hal ini berkaitan pada desk urusan dan hasil pembahasan berkaitan dengan usulan daerah terhadap pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) atau Major Project di daerah, beserta dukungan dari daerah terhadap pelaksanaan PN/Major Project tersebut pada desk kewilayahan.
