Sinergi Kejaksaan dengan Pemda Jadi Kunci Keberhasilan Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi

Jaksa Agung mencermati bahwa tidak semua kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa disebabkan oleh adanya mens rea berupa kesengajaan untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, kebijakan penegakan hukum dalam pengelolaan keuangan desa yang kami ambil adalah dengan mengedepankan upaya preventif atau pencegahan dengan menjadikan sarana hukum pidana sebagai ultimum remedium atau sarana terakhir.

Jaksa Agung kedepannya akan membuat peraturan khusus mengenai penanganan pengaduan dan laporan penggunaan dana desa, karena Kepala Desa merupakan garda terdepan pelayanan masyarakat, dan secara pengetahuan banyak, masih ada yang kurang paham tentang pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Maka kalau ada laporan khusus mengenai desa, untuk diserahkan terlebih dahulu ke APIP sehingga fungsi-fungsi pencegahan dan pembinaan perlu dikedepankan terlebih dahulu.

Jaksa Agung berharap para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri selaku bagian dari Forkompimda agar bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun keamanan, perekonomian serta penegakan hukum yang mempermudah dan menarik bagi investasi sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat berkesinambungan.

“Saya percaya bahwa penegakan hukum dengan pendekatan yang humanis merupakan wujud nyata kami dalam mengambil peran sebagai katalisator guna mengoptimalkan perbaikan dan pemahaman tata kelola keuangan desa yang baik bagi para aparatur desa. namun demikian, saya tidak akan ragu untuk memproses secara pidana jika secara jelas dan nyata terdapat niat jahat dalam pengelolaannya,” ujar Jaksa Agung.

Baca Juga: Jaksa Agung ST Burhanuddin: Tegakkan Integritas, Raih Kepercayaan Publik

Hadir dalam rapat ini yaitu jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, Para Pimpinan/Kepala Lembaga, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Para Kepala Daerah dan Anggota Forkopimda se-Indonesia. √