Komisi III DPR Gelar Raker dengan Menkumham Bahas Laporan Keuangan TA 2021

Lebih lanjut, Yasonna juga menyampaikan berkaitan dengan Pulau Nusakambangan.

Baca Juga: Tim Penyidik Kembali Sita Aset Tersangka SD dalam Perkara PT DPG di Indragiri Hulu

"Sertifikasi Nusakambangan hingga saat ini kami masih terus melakukannya, sudah ada 21 sertifikasi dan kami terus berkoordinasi dengan BPN Pusat dan DJKN, " terangnya.

Saat ini, lanjut Menkumham, sedang dipasang pembatas pemasyarakatan sebagai penanganan tanah milik Kementerian Hukum dan HAM RI.

Menkumham mengungkapkan jika dahulu di Pulau Nusakambangan bahkan pernah Pemkab Cilacap meminta supaya sebagian diujung Pantai yang indah untuk dijadikan wisata.

"Namun pulau ini sudah menjadi milik Pemerintah Indonesia sejak jaman Belanda dan didedikasikan khusus untuk Lapas dan unit lain seperti Bapas. Saat ini ada dalam 3 proses tambahan pembangunan Lapas dan nantinya akan ada 13 UPT, " pungkasnya. √